Penulis: Mata Banua
KOTABARU – Pemerintah Kabupaten Kotabaru memperkuat penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan optimalisasi penggunaan aplikasi Integrated Discipline (I-DIS). Langkah ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar BKPSDM Kabupaten Kotabaru, Selasa (7/7/2026) di Aula Bamega Kantor Bupati Kotabaru. Kegiatan tersebut diikuti 100 orang ASN secara luring dan seluruh ASN SKPD di lingkungan Pemkab Kotabaru secara daring melalui Zoom. Dalam laporannya, Ketua Panitia Penyelenggara Erwan Ariansyah menyampaikan maksud diselenggarakannya acara ini adalah memberikan pemahaman kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru terkait sanksi dan prosedur disiplin sesuai PP Nomor…
AMUNTAI – Bupati HSU H Sahrujani, menghadiri kegiatan Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil untuk Pencegahan Stunting yang diselenggarakan di Hotel Lambung Mangkurat Amuntai. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi kader Posyandu, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, H. Sahrujani; Rektor Universitas Lambung Mangkurat atau yang mewakili beserta Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Dr. H. Asmu’i, M.Si.; serta Lurah Kebun Sari, Muhammad Iqbal Maulana. Bupati H. Sahrujani mengawali dengan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Universitas…
BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR ditemani Dandim 1007 Banjarmasin dan Ketua DRPD Kota Banjarmasin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Aula Gawi Berataan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Kamis (9/07) pagi. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pembangunan fasilitas baru yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kerja serta pengembangan kompetensi masyarakat di Kota Banjarmasin. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa pembangunan aula tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam memperkuat sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja sebagai pusat peningkatan keterampilan tenaga kerja. “BLK memiliki peran yang…
PARINGIN-Pemerintah Kabupaten Balangan, memperluas cakupan Program Desa Anti Maladministrasi dari 10 desa percontohan menjadi 25 desa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Perluasan program tersebut ditandai dengan pelaksanaan Reviu Akhir Desa Anti Maladministrasi Vol. 2 bersama Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan yang diikuti 25 pemerintah desa secara daring di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, kemarin. Reviu akhir tersebut merupakan bagian dari evaluasi program Desa Anti Maladministrasi untuk menilai tindak lanjut hasil pendampingan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan…
BANJARMASIN-Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyarankan Gubernur Kalsel mendiami Rumah Jabatan Gubernur Kalsel. Hal tersebut karena Rumah Jabatan Gubernur menjadi marwah bagi masyarakat provinsi Kalsel. Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel,H. Achmad Maulana mengatakan rapat pendalaman terkait rencana revitalisasi Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, yang lebih dikenal masyarakat sebagai Rumah Jabatan Pancasila. “Pada awalnya kami ingin memastikan apakah renovasi ini hanya mencakup gedung utama rumah jabatan atau juga bangunan-bangunan lain di kawasan tersebut,” ujar Maulana usai rapat dengan Dinas PUPR Kalsel di Banjarmasin,Kamis (9/7). Berdasarkan penjelasan dari Dinas PUPR, revitalisasi telah dilaksanakan dalam dua tahap.…
BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Ahmad Syarwani melihat kondisi yang terjadi di lapangan, melihat masih terjadi pemadaman listrik yang berulang-ulang. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah. “Karena itu, kami meminta PLN untuk meningkatkan koordinasi, memperbaiki sistem komunikasi kepada masyarakat, serta memberikan kepastian mengenai batas waktu maksimal penyelesaian perbaikan jaringan,” ujar Sarwani seusai rapat Paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin,Kamis (9/7). Ia juga telah menerima berbagai laporan bahwa dampak pemadaman tidak hanya sebatas terhentinya pasokan listrik. Sejumlah warga mengalami kerusakan peralatan elektronik di rumah, terganggunya aktivitas sehari-hari, hingga kerugian ekonomi. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena…
BANJARMASIN — Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kritis dan rekomendasi agar kualitas tata kelola keuangan daerah terus diperbaiki dan manfaat APBD lebih cepat dirasakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2025. Meski demikian, WTP dinilai bukan sebagai jaminan bahwa seluruh program telah berjalan efektif dan tepat sasaran. “Opini WTP patut kita apresiasi, tetapi harus dimaknai sebagai titik awal, bukan tujuan…
KUNJUNGI CANDI PRAMBANAN – Presiden Prabowo Subianto mendampingi Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi (kiri) saat mengunjungi Candi Prambanan di Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (8/7). Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan PM India Narendra Modi itu untuk melihat serta menindaklanjuti kerja sama restorasi dan konservasi Kompleks Candi Prambanan.
Amplop Bupati untuk Menhut Berisi Dolar Singapura JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan bahwa KPK harus memastikan seluruh rangkaian peristiwa diungkap secara terang terkait dugaan gratifikasi terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Ini, agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan publik, “KPK harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa ini secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti. Jangan sampai muncul persepsi bahwa penanganan perkara berbeda ketika menyangkut pejabat atau menteri,” kata Abdullah di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (8/7). Seperti diketahui, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dalam perkara dugaan suap…