Penulis: MB

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin masih mengkaji kebutuhan pengangkatan pegawai paruh waktu ke depan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, terutama setelah ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen mulai diberlakukan pada 2027. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, sebenarnya kebutuhan pegawai di lingkup Pemko Banjarmasin masih banyak. Terutama pada formasi guru dan tenaga kesehatan, karena kedua sektor tersebut dinilai paling membutuhkan tambahan pegawai. “Kalau tenaga guru dan kesehatan masih dibutuhkan namun dilihat lagi bagaimana kebijakan pemerintah terutama terhadap gaji mereka,” ujar Totok, Rabu (8/7). Sedangkan untuk pegawai pada jabatan teknis, kemungkinan pemko memaksimalkan sebagian pekerjaan pegawai…

Read More

MARTAPURA – Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menegaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) siap memperkuat penegakan peraturan daerah (Perda) melalui penambahan personel. “Satpol PP Banjar siap memperkuat penegakan peraturan daerah melalui penambahan personel yang dibekali dengan karakter humanis, solid dan profesional,” ujar Yudi di Karang Intan Kabupaten Banjar, Rabu. Pernyataan itu disampaikan Yudi usai menutup kegiatan pembinaan dan pemasangan baret kepada 30 anggota baru Satpol PP Kabupaten Banjar di kawasan Tahura Sultan Adam, Mandiangin, Karang Intan. Menurut Yudi, pembaretan personel baru bukan sekadar seremonial, tetapi bagian penting membentuk karakter dasar personel sehingga mampu menjalankan tugas secara persuasif dan…

Read More

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru mendorong kemajuan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026. Masyarakat yang mengikuti nobar pertandingan Argentina melawan Mesir menyambut antusias kegiatan yang difasilitasi Pemkot Banjarbaru hingga memenuhi halaman Balaikota Lapangan Dr Murdjani, Rabu dini hari. Salah seorang warga, Adi, mengatakan nonton bareng pertandingan Piala Dunia mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. “Masyarakat antusias mengikuti nobar dan dimanfaatkan pelaku usaha yang menjajakan produknya berupa aneka kuliner baik makanan dan minuman sehingga mendorong pengembangan UMKM,” ujarnya di sela nobar. Pernyataan Adi dibenarkan salah satu…

Read More

JAKARTA – Pelaksanaan Gerakan Pangan Mu­rah (GPM) terus diperluas sebagai in­strumen pengendalian inflasi pangan. Hingga awal Juli 2026, Badan Pangan Na­sional (Bapanas) bersama pemerintah daerah telah menggelar 5.566 kegiatan GPM di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan intensitas program terus meningkat sepanjang Juli. Se­dikitnya 157 kegiatan GPM tambahan telah dijadwalkan untuk memperkuat stabilisasi harga pangan di berbagai daerah. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy me­ngatakan pemerintah telah memetakan ke­siapan cadangan pangan di setiap daerah se­hingga intervensi dapat dilakukan lebih ce­pat ketika terjadi gejolak harga. “Kami su­dah mapping di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kalau terjadi gejolak harga, misalnya beras, langsung diintervensi…

Read More

JAKARTA – Pengembangan industri hilir kelapa sawit dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hilirisasi juga dinilai berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati di sektor hulu. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit Indonesia (SPKS) Sabarudin mengatakan, pengembangan hilirisasi perlu diperkuat agar petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga memperoleh manfaat dari rantai nilai industri sawit. “Sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap komoditas perkebunan. Sawit bukan hanya berbicara tentang kebun dan panen, tetapi tentang inovasi, kewirausahaan, teknologi, dan masa depan ekonomi masyarakat. Petani harus menjadi…

Read More

BANJARBARU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan mulai memperkuat berbagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian serta menjaga pasokan air baku agar tetap mencukupi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib melalui Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku, Herry Ade Permana mengatakan pihaknya telah berkoordinasi melalui Komisi Irigasi untuk menyusun strategi mitigasi dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau. “Untuk mendukung ketahanan pangan, kami telah melakukan sosialisasi kepada para petani agar mempercepat masa tanam sebelum puncak…

Read More

BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin menyoroti sejumlah catatan penting dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Pemprov Kalsel. Sorotan anggota DPRD Provinsi Kalsel daerah pemilihan (Dapil) IV (Kotabaru dan Tanah Bumbu) itu disampaikan berdasarkan telaah atas dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) audited TA 2025 dan bahan paparan resmi Pemprov. “Secara angka, realisasi pendapatan memang melampaui target APBD sebesar 106,28 persen, tetapi itu hanya sebagian cerita. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, total realisasi pendapatan daerah justru turun dari Rp12,41 triliun di 2024 menjadi Rp11,18 triliun di 2025 – turun hampir Rp1,23…

Read More

BANJARBARU – Dalam rangka menghadapi kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan pada musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan menyiagakan peralatan dan sumber daya manusia (SDM). “Kita telah menyiapkan sarana dan peralatan untuk penanganan karhutla dan kekeringan akibat musim kemarau tahun 2026 ini,” kata Kabid Penanganan Bencana pada Dinas Sosial Provinsi Kalsel, H Achmadi, SSos di Banjarbaru, Kamis (9/7). Menurut Madi (sapaan akrabnya) hasil pemantauan di lapangan ada dua daerah yang rawan dan kritis terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. “Kami bersama satuan tugas (Satgas) Karhutla…

Read More

BARABAI – Seorang oknum personel Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Polda Kalimantan Selatan bernama Mampung dijatuhi hukuman 8 tahun 10 bulan penjara karena terbukti melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. “Menyatakan terdakwa Mampung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 10 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, Lenny Kusuma Maharani bersama dua hakim anggota Maria Adinta Krispradani dan Rahamdhan Putra Pratama di Barabai, Rabu. Sidang putusan tersebut juga dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mahendra Suganda dan…

Read More

MARTAPURA – Sekretaris Daerah kabupaten (Sekdakab) Banjar, H Yudi Andrea secara resmi menutup kegiatan Pembinaan dan Pemasangan Baret Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar. Kegiatan yang diadakan di Kawasan Taman hutan raya (Tahura) Sultan Adam Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Rabu (8/7) siang, diikuti sebanyak 30 anggota yang merupakan personel baru. Tercatat 30 personel baru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) ini, memperkuat jajaran Satpol PP Kabupaten Banjar. Sekdakab Banjar, Yudi Andrea mengatakan, kegiatan pembaretan ini memiliki tiga esensi utama dalam membentuk karakter dasar setiap personel, meliputi memperkuat kekompakan, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan pendekatan humanis berbasis…

Read More