Penulis: MB

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) me­rangkap Kepala Badan Pangan Nasional (Ba­panas) Andi Amran Sulaiman engancam akan menjatuhkan sanksi kepada pedagang yang melanggar ketentuan harga pembelian pe­merintah (HPP), harga eceran tertinggi (HET), hingga harga beras Stabilisasi Pa­sokan dan Harga Pangan (SPHP). Amran mengatakan pedagang yang me­lakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi ad­ministratif hingga pidana. “Untuk yang me­langgar HET itu diberi sanksi berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pem­berian rekomendasi pencabutan izin usaha, penarikan bahan pokok yang beredar ti­dak sesuai regulasi. Untuk sanksi pidana se­suai dengan undang-undang maksimal 7 ta­hun penjara dan yang terbaru denda 1,5 mi­liar,” jelas Amran di Jakarta. Adapun komoditas pangan…

Read More

JAKARTA – Direktur Utama Pe­rum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengakui perusahaan ma­sih kewalahan memenuhi per­min­taan beras premium dari pa­sar nasional, teruama ritel mo­dern seperti Alfamart dan Ind­o­maret. Saat ini, pasokan yang mam­pu dipenuhi Bulog baru se­kitar 30 persen dari kebutuhan pa­sar, atau setara 320 ribu ton. Rizal mengatakan per­min­ta­an beras premium dari pasar na­si­onal cukup besar, sementara ke­mampuan pasokan Bulog ma­sih terbatas. Ia menyebut per­min­taan dari ritel modern ba­h­kan mencapai sekitar 70 persen hingga 80 persen dari kebutuhan yang disampaika kepada Bulog. “Termasuk juga beras pre­mi­um kami. Kami kewalahan un­tuk menghadapi permintaan da­ri ritel-ritel modern. Kami baru bi­sa mencukupi lebih…

Read More

JAKARTA – Asosiasi Pe­ng­e­lo­la Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mendesak pemerintah un­tuk kembali menjadikan pasar do­mestik sebagai tameng utama gu­na menghadapi ketidakpastian ek­o­nomi dan geopolitik global ya­ng terus membayangi. Pemulihan daya beli, khu­sus­nya di segmen kelas me­ne­ng­ah bawah, dinilai sebagai sya­rat mutlak untuk menjaga re­si­li­en­si pertumbuhan ekonomi na­si­o­nal ke depan. Ketua Umum APPBI Alphozus Widjaja menegaskan bah­wa struktur industri ritel di In­donesia sangat ditopang oleh kon­sumsi kelas menengah ba­wah. Sayangnya, urat nadi per­da­­gangan eceran ini tengah me­ng­alami pelemahan akibat ren­tet­an kenaikan biaya hidup do­mes­tik, mulai dari energi, logistik, hi­ngga tingginya suku bunga pin­jaman. “Sektor usaha ri­tel di In­donesia didominasi oleh ke­las…

Read More

JAKARTA – Aktivitas perdagangan vape men­ja­di sorotan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menetapkan hu­kum penggunaan rokok elektrik atau vape. Komisi Fatwa MUI me­ner­bit­kan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Peng­gu­na­an Rokok Elektrik atau Vape. Da­lam fatwa tersebut, MUI men­ya­takan bahwa seluruh rantai ke­gi­atan yang berkaitan dengan va­pe, mulai dari produksi hingga per­da­gangan, dihukumi haram. Ketentuan tersebut mencakup ak­tivitas dalam ekosistem bisnis ro­kok elektrik, termasuk proses pro­duksi dan distribusi produk ya­ng selama ini dipasarkan se­ba­­gai alternatif rokok ko­n­ven­si­o­nal. Penerbitan fatwa tersebut men­jadi perhatian bagi pelaku usa­ha dan konsumen di tengah ber­kembangnya perdagangan pro­duk rokok elektrik di In­do­nesia.…

Read More

BANJARMASIN – Pemerintah pusat menargetkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu mulai awal tahun 2027, yang menjadi harapan baru bagi mereka. Namun, pemerintah Kota Banjarmasin masih menanti petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut. “Belum ada juknis. Kita masih menunggu arahan resmi dari pusat,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, Rabu (11/11). Menurutnya, tanpa juknis, pihaknya belum bisa memastikan mekanisme, persyaratan, tahapan, hingga jumlah pegawai yang akan dialihkan statusnya dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Berdasarkan data BKPSDM, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemko…

Read More

BANJARMASIN – Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut pelaku usaha untuk terus beradaptasi, termasuk dalam memasarkan produk. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar pelatihan digital marketing yang diikuti 100 pelaku UMKM, di salah satu hotel Banjarmasin, Rabu (11/11). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan wawasan dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran yang lebih efektif dan menjangkau pasar lebih luas. Mewakili Walikota Banjarmasin HM Yamin HR, Sekretaris Daerah Kota Ichrom Muftezar membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut sangat relevan dengan kondisi dunia usaha saat ini. Menurutnya, perubahan teknologi…

Read More

BANJARMASIN – Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan naik. Dari 62,69 di 2024 menjadi 64,47 di 2026. Naik 1,8 poin. Tapi ada PR besar. Domain partisipasi dan kepemimpinan serta ketenagakerjaan layak masih rendah. Pendidikan dan kesehatan saja yang kuat. Hal tersebut terungkap di Rakor Ekspose RAD Pelayanan Kepemudaan 2026 yang digelar Dispora Kalsel di Banjarmasin, Rabu (11/11). Kadispora Kalsel Pebriadin Hafiz mengatakan,membangun sumber daya manusia yakni pemuda harus lintas sektor dan berkelanjutan. “Diperlukan keterlibatan seluruh sektor terkait dalam menghadirkan program berkelanjutan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan generasi muda,” kata Pebriadin. Ia mengatakan data terbaru, IPP Kalimantan Selatan tercatat…

Read More

Banjarbaru (ANTARA) – Pemerintah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan kapasitas pengelola teknologi informasi melalui pelatihan pengelolaan website dan aplikasi bagi admin Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kegiatan berupa bimbingan teknis (Bimtek) diikuti puluhan admin website dari berbagai perangkat daerah dan fasilitas pelayanan publik dilaksanakan di Ruang Pelatihan TIK Lantai 2 Diskominfo Kota Banjarbaru, Selasa. Kepala Diskominfo Kota Banjarbaru Muhammad Agus Adrian menegaskan, admin SKPD memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas informasi dan pelayanan publik berbasis digital di masing-masing instansi. “Baik buruknya kualitas layanan dan informasi digital di setiap instansi, 50 persennya bergantung peran admin…

Read More

MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyerahkan bantuan presiden (banpres) untuk penganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara simbolis kepada Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan relawan pemadam kebakaran (damkar) di kabupaten setempat, Selasa. Sekretaris Daerah (Sekda) Batola Selamat Riyanto mengatakan, penyerahan Banpres dilaksanakan secara seremonial dan simbolis kepada perwakilan penerima. Menurut dia, pendistribusian bantuan secara menyeluruh akan dilakukan setelah seluruh unit dan kelengkapan tersedia. “Jadi, hari ini akan kita serahkan secara seremonial terlebih dahulu. Setelah semuanya lengkap, baru nanti akan kita serahkan secara bersama-sama. Harapannya, sebanyak 350 unit beserta perlengkapan dan…

Read More

BANJARBARU – Anggota Komisi III DPRD Banjarbaru Tarmidi, dukung langkah Wali Kota Erna Lisa Halaby dalam mengantisipasi banjir melalui normalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, dan pembersihan drainase menjelang musim penghujan. “Saya menilai, ini langkah seorang pemimpin yang mengerti keinginan warganya. Sebelum ada keluhan, pemerintah sudah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya di Kota Banjarbaru, Selasa. Menurut wakil rakyat dari Fraksi PKB itu, langkah antisipasi sejak dini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu munculnya keluhan warga terkait kondisi di lapangan. Tarmidi menekankan, upaya mitigasi banjir perlu terus diperkuat melalui pembenahan drainase permukiman, normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan, serta keterlibatan…

Read More