Seluruh Fraksi di DPR Gunakan HMP Terkait Pemakzulan Wapres
JAKARTA – Niat Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tampaknya segera terwujud. Sebab, dikabarkan anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu telah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (11/11).
“Betul (mundur), surat sudah diserahkan ke Presiden tadi sore di Halim,” kata orang dekat Gibran kepada CNNIndonesia.com.
Keputusan Gibran mundur dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sementara, sebanyak 120 anggota DPR dari seluruh fraksi atau delapan fraksi juga telah resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Usulan itu disampaikan dalam dalam rapat terbatas yang dihadiri perwakilan masing-masing fraksi dan dihadiri dua pimpinan DPR dari NasDem dan PKB, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Dari jumlah pengusul, rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.
Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.
“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres,” kata anggota DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin dalam rapat.
Usulan delapan fraksi diterima dua pimpinan DPR, masing-masing Saan Mustopa dari NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB.
“Terimakasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan.
Usulan tersebut selanjutnya akan dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dibacakan dalam Paripurna DPR terdekat.
Hak menyatakan pendapat DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 menyatakan, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Hak Menyatakan Pendapat bisa diproses setelah diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR.
Namun, untuk disahkan menjadi sikap resmi, hak ini harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
Jika disepakati, keputusan DPR yang berisi pemberhentian presiden atau wakil presiden itu selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan meminta MPR untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.
Terpisah, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya menunggu keputusan DPR terkait proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Nanti kita tunggu bola itu, oke?” kata Bambang Pacul, sapaan akrabnya, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Menurut Bambang Pacul, MPR merupakan kamar terakhir untuk menindaklanjuti keputusan DPR terkait hak menyatakan pendapat. Hasil dari hak menyatakan pendapat bisa berupa pemakzulan Gibran jika terbukti melakukan pelanggaran berat ataupun status quo jika tidak terbukti.
“Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step by step selesai. Itu kamar terakhir di ujung, oke?” kata Bambang Pacul.
Kemudian, Bambang Pacul menilai keputusan masing-masing fraksi partai politik dalam menyikapi persoalan ijazah Gibran nampaknya sudah solid. Ia berkata proses politik kini sedang berjalan.
“Itu keputusan organisasi, solid, selesai, iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh, clear,” kata Bambang Pacul.
Lebih lanjut, Bambang Pacul mengatakan komunikasi antara DPR dengan MPR sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Bahkan, rapat terakhir antara keduanya juga berlangsung ketika momen pengunduran diri Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR.
“Komunikasi itu selalu ada, kemarin kita habis rapat pimpinan, Pak Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri, kan itu kan juga rapat DPR kita, kan begitu loh,” ucap Bambang Pacul.
Seperti diketahui, Mahkamah Agung telah memutuskan surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Sebelumnya, Gibran juga disebut mengajukan niatan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11).
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut, dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan syarat pendidikan yang selama ini dipersoalkan melalui proses hukum di PTUN.
Sementara, Gibran mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo itu, Prabowo menyarankan Gibran untuk tetap bertarung lewat PTUN.
“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.
Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom RI Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda seperti dikutip Antara.
Dia menegaskan bahwa saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” tegasnya.web
Pernyataan itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazahnya.
Ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11), Wapres Gibran menyampaikan dalam pertemuan pada hari ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Wapres.
Tidak hanya itu, Wapres juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa. web
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatannya setelah menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo.