BANJARMASIN – Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan naik. Dari 62,69 di 2024 menjadi 64,47 di 2026. Naik 1,8 poin.
Tapi ada PR besar. Domain partisipasi dan kepemimpinan serta ketenagakerjaan layak masih rendah. Pendidikan dan kesehatan saja yang kuat.
Hal tersebut terungkap di Rakor Ekspose RAD Pelayanan Kepemudaan 2026 yang digelar Dispora Kalsel di Banjarmasin, Rabu (11/11).
Kadispora Kalsel Pebriadin Hafiz mengatakan,membangun sumber daya manusia yakni pemuda harus lintas sektor dan berkelanjutan.
“Diperlukan keterlibatan seluruh sektor terkait dalam menghadirkan program berkelanjutan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan generasi muda,” kata Pebriadin.
Ia mengatakan data terbaru, IPP Kalimantan Selatan tercatat 64,47 yang meningkat 1,8 poin dibandingkan capaian 2024 sebesar 62,69 dengan menggunakan metode perhitungan yang sepadan.
“Meski mengalami peningkatan, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama pada domain ketenagakerjaan layak serta partisipasi dan kepemimpinan pemuda. Sementara itu, domain pendidikan dan kesehatan dinilai relatif lebih kuat,” ungkapnya.
Sementara, Kabid Pembudayaan Pemuda Budiono mengatakan, diantara lima domain itu yang masih lemah itu di domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda. ” Tentunya itu menjadi PR kita bersama,” ujarnya.
Peningkatan capaian IPP membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Dispora kabupaten/kota, SKPD teknis hingga organisasi kepemudaan.
Makanya, salah satu langkah yang didorong adalah memperluas pelatihan peningkatan kompetensi pemuda agar memiliki keterampilan dan daya saing dalam menghadapi tantangan dunia kerja maupun perkembangan zaman.
Rapat koordinasi ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk memberikan penguatan data, indikator, dan arah kebijakan pembangunan kepemudaan.
Selain itu, ada tiga hal penting, yakni penyelarasan indikator dengan metode penghitungan IPP terbaru, penajaman program pada masing-masing SKPD terkait, serta memastikan setiap kegiatan memberikan hasil dan manfaat yang terukur. “Keberhasilan program kepemudaan tidak hanya dinilai dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan generasi muda, “katanya. via