Penulis: Mata Banua
BANJARMASIN-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dua calon direksi Bank Kalsel telah rampung. Bahkan, OJK telah menerbitkan surat persetujuan bagi Izhar sebagai Direktur Bisnis dan Iwan sebagai Direktur Operasional, sehingga kini tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur Kalsel, selaku pemegang saham pengendali. Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo mengatakan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan OJK telah selesai sekitar satu bulan lalu. “Proses di OJK sudah selesai. SK persetujuannya sudah keluar. Kami telah menyetujui pengangkatan Direktur Operasional dan Direktur Bisnis. Sekarang tinggal menunggu pelantikan oleh Gubernur,” ujar Agus Maiyo, Minggu (5/7). Menurut…
MARTAPURA – Bank Kalsel bersama Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kabupaten Banjar menggelar kegiatan literasi keuangan di Aula DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (7/7). M Thoriq dari Bank Kalsel Cabang Martapura menjelaskan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan digital yang sekarang makin marak di masyarakat. “Dengan literasi keuangan, masyarakat juga bisa mengelola keuangan dengan baik,” ungkapnya. Tak hanya itu, ia pun berharap dengan kegiatan literasi keuangan ini, anggota Gatriwara Kabupaten Banjar bisa mendapat ilmu soal kejahatan skiming dan phising yang sudah banyak memakan korban. “Kejahatan digital, baik skiming dan phising sudah banyak memakan korban. Dan, di…
BANJARMASIN- Hulu Sungai Selatan (HSS), menjadi salah satu destinasi di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menyimpan keunikan alam, budaya, dan kuliner yang patut dijelajahi. Melalui program AKSEL OTW Bank Kalsel mengajak masyarakat mengenal lebih dekat kekayaan Banua yang tetap lestari hingga kini. Perjalanan dimulai dari kawasan Kalang Hadangan di Nagara, tempat wisata yang menyuguhkan hamparan rawa hijau yang luas sekaligus menjadi habitat hadangan atau kerbau rawa. Keberadaan satwa khas ini telah lama menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat dan mencerminkan kearifan lokal yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Kalang Hadangan bukan sekadar destinasi wisata, tetapi juga ruang edukasi yang memperkenalkan…
PARINGIN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan bersama PT PLN (Persero), Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Kalimantan Selatan mematangkan rencana pembangunan jaringan Listrik Desa (Lisdes) di 14 titik melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (6/7/2026). Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperluas akses kelistrikan, bagi masyarakat di wilayah terpencil sekaligus mempercepat pemerataan layanan listrik di Kabupaten Balangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan masih terdapat 14 titik yang belum teraliri listrik. Sebelum diusulkan untuk pembangunan, pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan verifikasi guna memastikan lokasi yang memenuhi persyaratan. “Beberapa lokasi berada di kawasan hutan…
JAKARTA-Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan BBM Bersubsidi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan keprihatinan atas berbagai temuan penyimpangan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kalimantan Selatan. Temuan ini merupakan hasil rapat dengar pendapat, investigasi lapangan, serta aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha angkutan. Ketua Pansus BBM DPRD Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, SE, M.AP, menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut hajat hidup rakyat kecil dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan ladang keuntungan segelintir oknum. Kami menemukan pola premanisme di SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga praktik pelangsiran yang merugikan…
BANJARBARU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus membuktikan komitmennya dalam mengawal masa depan daerah melalui penguatan kualitas sumber daya manusia. Langkah nyata ini terlihat saat Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zain, gelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kantor Lurah Cempaka. Menurut Dirham, DPRD Kalsel bukan hanya sekedar pembuat kebijakan, melainkan sebagai jembatan informasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat bawah. “Tugas DPRD adalah sebagai penyambung lidah masyarakat yang memberikan solusi nyata ke seluruh lapisan masyarakat” pungkasnya. Bersama DPRD Kalsel, Politisi Partai PKB itu terus berupaya…
BANJARMASIN – Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pertemuan rutin yang dirangkaikan dengan ajang silaturahmi bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Senin (6/7), di Ruang Rapat Gedung B Lantai 3 Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain membahas agenda organisasi dan program kerja bulanan, pertemuan kali ini juga diisi dengan kegiatan pengembangan diri melalui Demo Class Make Up yang bekerja sama dengan La Tulipe. Dalam sesi tersebut, Beauty Advisor La Tulipe memberikan edukasi sekaligus praktik langsung mengenai teknik tata rias yang tepat, mulai dari riasan untuk aktivitas sehari-hari hingga…
KPK Geledah Sejumlah Lokasi JAKARTA – Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 3 Juli 2026. “Bahwa pada Jumat pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin (6/7), seperti dikutip CNNIndonesia.com. Budi mengatakan tim pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK akan melakukan verifikasi dan analisis. Selanjutnya, KPK akan menyampaikan hasilnya, apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak. Budi menjelaskan proses dan mekanismenya didasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi…
JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkap biaya haji tahun 2027 berpeluang mengalami kenaikan dibandingkan tahun ini. “Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, masih, saya kira naik,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7), yang dikutip CNNIndonesia.com. Namun, Marwan mengatakan DPR masih akan menunggu usulan biaya dari pemerintah. Ia menyebut, Komisi VIII memahami jika nantinya usul biaya dari pemerintah naik dibanding tahun ini Ada sejumlah faktor yang memicu kenaikan haji, salah satunya kurs mata uang rupiah…