Penulis: Mata Banua

KOTABARU — Kepengurusan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kotabaru beserta pengurus kecamatan resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Paris Barantai, Kotabaru, Rabu (29/07/2026). Kegiatan diawali dengan pembukaan, pembacaan Surat Keputusan dari Pengurus IGTKI-PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelantikan tersebut menjadi penegasan legalitas kepengurusan baru dalam menjalankan roda organisasi ke depan. Dalam kepengurusan yang telah ditetapkan, Wini Patria, S.Pd. dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua IGTKI-PGRI Kabupaten Kotabaru bersama jajaran pengurus dari berbagai bidang serta perwakilan kecamatan. Prosesi pelantikan dilakukan oleh Ketua IGTKI-PGRI Provinsi…

AMUNTAI – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Ketatnya pengawasan anggaran dan tata kelola pemerintahan, berbasis teknologi lewat terobosan inovasi PENA SAJIWA, berhasil membawa HSU masuk dalam jajaran 10 Besar ajang bergengsi Kalsel Innovation Award (KIA). Keberhasilan inovasi ini dipaparkan dalam sesi presentasi dan evaluasi di hadapan dewan juri yang berlangsung di Aula BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan. Inovasi ini digencarkan atas arahan Bupati HSU H. Sahrujani, yang sejak awal kepemimpinannya menegaskan pentingnya melakukan pendampingan penuh terhadap seluruh SKPD hingga ke tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu fakta paling menarik yang disampaikan Wabup HSU di…

BANJARMASIN-Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar memimpin Rapat Evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, bertempat di Ruang Rapat Sekda, Balai Kota Banjarmasin, Senin (27/07).via

PARINGIN-Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3A P2KB PMD) Kabupaten Balangan melakukan pendampingan verifikasi dan validasi pemutakhiran data keluarga berisiko stunting di Desa Binuang Santang, Kecamatan Halong. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan desa di Indonesia untuk memastikan data keluarga berisiko stunting akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. JF Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Kabupaten Balangan, Denny Mariaty Simbolon, menyampaikan pendampingan dilakukan bersama para penyuluh keluarga berencana melalui peninjauan langsung ke keluarga sasaran. “Dari hasil peninjauan, kami melihat kondisi jalan…

BANJARMASIN-Bank Kalsel menyampaikan perkembangan usaha dan laporan kinerja tahun 2027. Untuk sektor pinjaman, melaporkan bahwa perkembangannya cukup baik.Untuk tahun buku 2025, telah membayarkan dividen kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp56 miliar, yang diserahkan pada tahun 2026. “Target kami untuk tahun buku 2026, yang akan dibayarkan pada tahun 2027, adalah dividen sebesar Rp61 miliar,” ujar Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin usai rapat dengan Komisi II DPRD Kalsel di Banjarmasin,Rabu (29/7) sore. Mudah-mudahan perkembangan perusahaan semakin baik. Selain itu, layanan bank devisa juga berkembang dengan baik. ” Saat ini kami lebih banyak memasarkan layanan tersebut kepada lingkungan internal, sambil terus melakukan sosialisasi.Beberapa pejabat…

BANJARMASIN-Untuk tahun anggaran 2027, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan hanya memperoleh pagu anggaran sekitar Rp62 miliar. Dari jumlah tersebut, hampir Rp50 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, sehingga anggaran yang tersisa untuk kegiatan penunjang hanya sekitar Rp10 miliar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan , Ir. H. Syamsir Rahman, M.S.dengan anggaran sebesar itu, dukungan terhadap sektor pertanian menjadi sangat terbatas. Sebagai perbandingan, pada tahun 2026 pagu anggaran mencapai sekitar Rp132 miliar. Artinya, terjadi penurunan lebih dari 50 persen. Padahal petani masih membutuhkan berbagai bantuan, seperti pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan lainnya. Jika bantuan…

BANJARNASIN-. Direktur Utama PT Ambapers ,H. Zulfadli Gazali, M.S terkait dividen, selama ini yang diterima Bangun Banua sekitar Rp17 miliar. Ke depan juga akan ada perubahan komposisi kepemilikan saham.Saat ini komposisi saham masih Bangun Banua 60 persen dan Pelindo 40 persen. Namun berdasarkan hasil kesepakatan antara Pelindo dan Gubernur, komposisi saham direncanakan berubah menjadi 70 persen Bangun Banua dan 30 persen Pelindo. “Dengan perubahan komposisi saham tersebut, dividen yang diterima Bangun Banua diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp17 miliar menjadi sekitar Rp26 miliar,” ujar Zulfadli Gazali di Banjarmasin,Rabu (29/7) siang. Jika seluruh rencana ini berjalan lancar, dividen yang diterima Bangun Banua…

BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas dan mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang berlangsung di Gedung H.M Ismail Abdullah DPRD Provinsi Kalsel , dipimpin oleh pimpinan Banggar DPRD Kalsel dan dihadiri oleh seluruh kepala SKPD beserta jajaran,Rabu (29/7) sore. Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK sekaligus Ketua Banggar DPRD Kalsel menyampaikan bahwa pemanggilan 23 SKPD ini merupakan langkah strategis dalam memastikan penyusunan anggaran daerah berjalan terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat Banua. “Banggar DPRD…

Berkas Tifa Kembali Dilimpahkan ke PN Jaktim JAKARTA – Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, KMRT Roy Suryo, menuntut ganti kerugian sebesar Rp206 juta dalam praperadilan ketiga yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Termohon dalam praperadilan ini ialah Kapolda Metro Jaya cq Dirreskrimum Polda Metro Jaya cq Kasubdit Kamneg cq tim penyidik. Termohon II ialah Kejati DKI Jakarta cq Aspidum Kejati DKI Jakarta cq Kajari Jakarta Selatan cq tim JPU. “Menghukum termohon untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon: Kerugian materiil sebanyak Rp106 juta, kerugian imateriil sebanyak Rp100 juta. Total kerugian Rp206 juta,” ujar salah…