BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas dan mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di Gedung H.M Ismail Abdullah DPRD Provinsi Kalsel , dipimpin oleh pimpinan Banggar DPRD Kalsel dan dihadiri oleh seluruh kepala SKPD beserta jajaran,Rabu (29/7) sore.
Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK sekaligus Ketua Banggar DPRD Kalsel menyampaikan bahwa pemanggilan 23 SKPD ini merupakan langkah strategis dalam memastikan penyusunan anggaran daerah berjalan terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat Banua.
“Banggar DPRD Kalsel ingin KUA-PPAS 2027 benar-benar matang. Kami minta 23 SKPD memaparkan program prioritas, target kinerja, dan kebutuhan anggarannya secara detail. Jangan ada program yang tumpang tindih,” tegas H. Supian HK.
Politisi Senior tersebut menekankan bahwa fokus pembahasan Banggar diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan pangan.
“Fungsi Banggar adalah memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung ke masyarakat. Kami akan mengawal ketat agar KUA-PPAS ini menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.
Sementara itu, DPRD Kalsel direncanakan kembali memanggil SKPD lainnya yang tersisa, pada hari Jum’at, 31 Juli 2026 untuk kembali menggelar rapat Banggar.
Banggar DPRD Kalsel menargetkan pembahasan KUA-PPAS selesai tepat waktu agar pembangunan di Banua tidak terhambat.rds