JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengaku enggan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hanya saja, banyak pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang ditemukannakal dan berkinerja kurang baik.
Dia menjelaskan, pegawai yang diangkat PPPK afirmasi tahun 2024 atau 2025 mulai ada yang mendekati masa habis kontrak. Lantaran, periode kontrak pegawai tersebut beragam mulai dari satu tahun hingga lima tahun. Zudan mengamini, masa-masa ini kerap menjadi keresahan para pegawai PPPK.
“Karena sudh ada Pak yang mulai habis kontraknya Pak, ini mulai ada keresahan-keresahan, saya pun berharap karena situasi ekonomi seperti saat ini, jangan sampai ada PHK massal,” kata Zudan dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD, dikutip.
Dia masih akan mengupayakan tenaga ASN tersebut bisa diperpanjang. Namun, perpanjangan kontrak PPPK itu tak bisa dilakukan semena-mena. Utamanya harus sjalan dengan perbaikan kinerja dari tenaga PPPK. “Jadi diupayakan sebisa mungkin PPPK ini masih diperpanjang dengan peningkatan-peningkatan kualitas,” tegas dia.
Lantaran, kata Zudan, Badan Pertimbangan ASN (BPASN) mencatat ada pemecatan pegawai PPPK yang tidak berkinerja baik. “Tapi PPPK-nya juga harus ngerti, harus rajin bekerja begitu Pak karena kami di BPASN setiap bulan Pa, kami harus laporkan, selalu ada pemberhentian PPPK, yang dipecat karena tidak masuk kantor,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan banyak aparatur sipil negara ASN) yang menderita usai pensiun. Gaji tunggal atau single salary ASN disebut bisa menjadi salah satu solusinya.
Zudan menyampaikan, hal tersebut dalam rapat kerja (Raker) dengan Komite I DPD RI. Dia menyampaikan, gaji tunggal ASN bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung kesejahteraan ASN.
“Terkait dengan standarisasi kesejahteraan ASN ini kan ASN kita Bapak dan Ibu, kami di BKNterus memperjuangkan itu kalau bisa menuju single salary system,” kata Zudan.
Dia menjelaskan, saat ini ASN mendapat gji pokok ditambah dengan berbagai tunjangan. Namun, ada sebagian tunjangan yang tidak diberikan kepada pensiunan. Zudan memandang hal itu membuat pendapatan ASN turun ketika pensiun. Bahkan, ada sebagian yang enggan untuk menyudahi masa jabatannya sebagai ASN.
“Jadi kalau sekarang itu kan gaji pokok dengan banyak tunjangan-tunjangan, sehingga ketika pensiun itu turun drastis, sehingga banyak ASN kita itu ketika pensin itu banyak yang lebih menderita dan lebih ingin tidak pensiun-pensiun, sehingga ingin ke fungsional ingin ke fungsional,” tutur dia.
Zudan menegaskan, pihaknya mengupayakan adanya single salary bagi ASN untuk menjamin kesejahteraan pascapensiun. Harapannya, cara ini juga bisa menggenjot kinerja ASN saat aktif bekerja.
Terkait sumber anggaran untuk ASN, kata Zudan, perlu ditanggung oleh pemerintah pusat jika pemerintah daerah tidak mampu membayarkan gajinya. Dia juga berharap adanya peningkatan kinerja ASN dengan fokus pada jabatan yang diembannya. lp6/mb06