JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Eco­no­mics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet me­nilai daya beli kelompok menengah bawah se­makin tertekan meskipun konsumsi rumah ta­ngga masih menjadi penopang utama per­tum­buhan ekonomi nasional. Tekanan har­ga pangan, ketidakpastian pendapatan, dan me­ningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) mem­buat ketahanan konsumsi masyarakat ti­dak merata.

Yusuf menjelaskan, kon­sumsi rumah tangga pada kuartal II/2026 tumbuh 5,6% dan ber­kon­tribusi 53,32% terhadap pro­duk domestik bruto (PDB). Per­tumbuhan tersebut menjadi yang ter­t­inggi sejak kuartal II/2023, mes­kipun turut ditopang mo­men­tum hari raya dan peningkatan be­lanja pemerintah.

Namun, angka agregat ter­se­but belum sepenuhnya men­cer­min­kan kondisi daya beli mas­ya­rakat. Indeks Keyakinan Kon­sumen (IKK) turun dari 127 pada Januari menjadi 118,1 pada Sep­tember 2026. Bahkan, kelompok mas­yarakat dengan pengeluaran Rp1 juta hingga Rp2 jutatelah me­nun­jukkan pesimisme terhadap kon­disi penghasilannya. “Jadi, konsumsi secara ke­se­luruhan masih tumbuh, tetapi da­ya tahannya semakin ber­gan­tung pada kelompok ber­pen­da­pat­an lebih tinggi,” ujarnya.

Tekanan tersebut juga ter­cer­min dari penjualan eceran pada Sep­tember yang di­per­ki­ra­kan han­ya tumbuh 1,4% secara ta­­hun­an. Menurut Yusuf, kon­disi itu menunjukkan penguatan kon­­sumsi belum berlangsung m­e­­rata di seluruh lapisan mas­ya­rakat.

Dia meniai pola konsumsi ru­mah tangga saat ini menyerupai hu­­ruf K. Kelompok ber­pen­da­pat­an atas masih relatif kuat, se­da­ng­kan kelompok bawah dan ke­las menengah rentan menghadapi te­kanan lebih berat.

Salah satu indikasinya terlihat da­ri perubahan alokasi keuangan rumah tangga. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi me­ningkat dari 74,2% menjadi 74,9%, sementara porsi ta­bu­ng­an turun menjadi 15,4%.

Dengan demikian, sebagian ru­mah tangga mempertahankan kon­sumsi bukan karena pen­da­pa­tannyameningkat, melainkan de­ngan mengurangi tabungan. Kon­disi ini membuat ketahanan ke­uangan rumah tangga semakin rentan ketika menghadapi ke­na­ik­an biaya hidup atau kehilangan pe­kerjaan.

Yusuf menyebut kenaikan har­ga kebutuhan pokok menjadi sa­lah satu penyebab utama te­kanan daya beli. Inflasi ke­lom­pok makanan, minuman, dan tem­bakau mencapai 4,82%, le­bih tinggi dibandingkan inflasi umum sebesar 3,23%.

Tekanan tersebut lebih besar di­rasaan kelompok ber­pen­da­pat­an rendah karena sekitar separuh pe­ngeluaran mereka dialokasikan un­tuk kebutuhan pangan. Ak­i­bat­nya, kenaikan harga bahan po­kok memberikan dampak lebih be­sar terhadap pengeluaran ke­lom­pok tersebut dibandingkan gam­baran inflasi nasional.

Di sisi lain, kondisi pasar ker­ja juga belum cukup kuat un­tuk menopang daya beli. Indeks ke­tersediaan lapangan kerja be­rada di level 101,1 atau men­de­ka­ti batas pesimistis. Sepanjang Ja­nuari hingga September 2026, se­banyak 63.789 pekerja tercatat ter­kena PHK melalui sistem Ja­minan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Yusuf memperkirakan ang­ka sebenarnya berpotensi le­bih tinggi karena data tersebut hanya mencakup pekerja formal yang terdaftar. Sebagian pekerja ya­ng kehilangan pekerjaan for­mal juga beralih ke sektor in­for­mal dengan pendapatan yang le­bih rendah dan tidak stabil. bisn/mb06