JAKARTA – Pemerintah tengah menggodok aturan daur ulang alias recycle Kredit Pemilikan Rumah (KPR) guna memasarkan kembali unit rumah subsidi yang mengalami kredit macet.
Sekitar 80.000 unit rumah subsidi berpotensi disalurkan kembali melalui skema tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa recycle KPR menjadi salah satu terobosan baru dalam realisasi program perumahan rakyat. “Itu adalah hal yang baru ya, yang sebelumnya mungkin belum pernah ada. Jadi itu adalah langkah-langkah yang progresif untuk mencari solusi supaya bisa lebih baik,” kata Ara-sapaan akrabnya-dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu menyampaikan bahwa BTN selaku bank penyalur pembiayaan perumahan terbesar masih menunggu perincian aturan recycle KPR tersebut.
Menurutnya, BTN telah menyampaikan kepada Kementerian PKP bahwa terdapat 80.000 unit rumah subsidi dengan kredit macet, yang mana sebagian besar debitur telah menyerahkan kembali unitnya ke bank. Nixon lantas menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 30.000 unit yang siap dipasarkan ulang.
Dia menyebut puluhan ribu unit tersebut telah memiliki banyak peminat, sembari memastikan bahwa skema KPR dapat digunakan kembali. “Sehingga rumah-rumah ini bisa dihuni kembali, jadi enggak jadi rumah mangkrak. Tapi memang nanti rumahnya dibuat harus seperti rumah baru,” ujar Nixon.
Menurut Nixon, hal tersebut merupakan gambaran pelaksanaan recycle KPR ke depan. Dengan adanya skema ini, dia meyakini bahwa permintaan di sektor perumahan akan turut meningkat.
Terpisah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat untuk realisasi Kredit Pemilikan Rumah skema Fasilitas Likuiditas Pembayaan Perumahan (KPR FLPP) sebesar 194.360 unit hingga 31 Oktober 2026.
Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma menyampaikan bahwa jumlah tersebut setara dengan 55,53% dari target penyaluran pada 2026 sebanyak 350.000 unit. “Per 31 Oktober 2026 ini telah tercapai realisasi KPR FLPP sejumlah 194.360 unit KPR atau 55,53% dari target kami di 350.000,” kata Sid.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa realisasi penyaluran KPR FLPP pada kuartal pertama dan kuartal kedua tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.
Namun demikian, Sid menyebut pihaknya tetap optimistis target 350.000 unit tersebut dapat tercapai lantaran terdapat lonjakan penyaluran pada kuartal III/2026 dan awal kuartal IV. “Kami berharap tren positif ini akan terus membantu kita dalam pencapaian target 350.000,” ujarnya. Menurutnya, BP Tapera terus berupaya mempercepat penyaluran melalui berbagai strategi seperti sosialisasi dan audiensi, hingga pemasaran yang dilakukan langsung oleh Komisioner dan jajaran Deputi Komisioner.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk terus berupaya memenuhi target KPR FLPP pada tahun ini. cnn/mb06