MARTAPURA – Bupati Banjar H Saidi Mansyur meminta Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar mempercepat penyelesaian produk-produk hukum yang masih tertunda, agar dapat dituntaskan sesuai target waktu dan ketentuan yang berlaku.
Hal ini diungkapkan Bupati Saidi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan di Aula Barakat Martapura, Senin (2/11) pagi.
Didampingi wakilnya, Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea, ia mengingatkan kalau meningkatnya beban pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Selain itu, bupati menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia juga meminta koordinasi dilakukan secara langsung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, agar upaya penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha melaporkan, kondisi karhutla pada fase kedua tanggap darurat mulai berangsur membaik setelah hujan turun dalam beberapa waktu terakhir.
“Berdasarkan hasil pemantauan hingga Senin (2/11), tidak ditemukan titik panas (hotspot). Meski begitu, kesiapsiagaan tetap dipertahankan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran,” ungkapnya.
Menurutnya, sebanyak 950 personel masih disiagakan di lapangan. Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui penyediaan mesin, selang, sepatu bot dan masker.
Wasis juga menyampaikan, BPBD masih mendistribusikan air bersih ke 96 titik yang tersebar di 84 desa pada 17 kecamatan. Penyaluran dilakukan secara rutin dengan mengerahkan enam unit mobil tangki.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Noripansyah mengatakan, pihaknya mengerahkan 16 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) puskesmas untuk mendukung penanganan dampak karhutla, sekaligus mengantisipasi kekurangan air bersih di 11 lokasi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, tercatat 1.103 kasus sesak napas, 16.260 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan 1.712 kasus diare. Data tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla dan kekurangan air bersih.
Dalam rapat tersebut, Noripansyah juga memaparkan kebutuhan anggaran sekitar Rp 120 miliar untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar. Anggaran itu meningkat sekitar Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan kebutuhan anggaran tersebut seiring dengan capaian UHC Kabupaten Banjar, yang menurut pemaparan dinkes saat ini berada pada posisi tertinggi. ril/dio/yos