Oleh : Laila Yusrina, A.Md (Pemerhati Sosial dan Masyarakat)
Setiap pekerjapasti menginginkan kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera, begitu juga dari kalangan pekerja di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8 hingga 10 persen.Tuntutan ini sejalan dengan keputusan serupa yang dilakukan para pekerja di berbagai wilayah Indonesia.
Berita Lainnya
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, YoeyoenIndharto, mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi secara nasional yang telah disampaikan resmi kepada pemerintah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa permintaan kenaikan upah minimum hingga 10 persen sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.Inflasi yang meningkat serta daya beli masyarakat yang terus menurun menjadi dasar tuntutan ini. (radarbanjarmasin.jawapos.com, 22/10/2024).
Kesejahteraanpasti diinginkan oleh semua orang, baik itu dari sisi pengusaha maupun para pekerjanya. Namun, dilihat dari kondisi ekonomi sekarang, akan kahkesejahteraan itu mudah diwujudkan ataukah hanya sekedar ilusi.
Kapitalisme Menyengsarakan
Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.(id.wikipedia.org).
Faktanya, dalam sistem kapitalisme pemerataan kesejahteraan hanya akan menjadi ilusi semata. Kenapa ini terjadi?
Ada beberapa penyebabnya diantaranya :
Pertama, pertumbuhan ekonomi di berbagai negarayang menganut demokrasi (bagian dari sistem kapitalisme) mengalami stagnan, sedangkan stagnan ekonomi harus diimbangi dengan menurunkan tingkat pajak, karena dengan menurunkan tingkat pajak dapat membuka lapangan pekerjaan, tetapi dengan menurunkan tingkat pajak tidak mungkin, karena penerimaan terbesar APBN adalah dari pajak.(media-umat.info, 8/11/2024).
Padahal dengan pajak yang lebih rendah, perusahaan memiliki lebih banyak keuntungan yang dapat diinvestasikan kembali. Ini dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, seperti membuka cabang baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau memperluas pasar. Dengan aktivitas ini akhirnya membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Namun, pada faktanya di sistem sekarang tidak mungkin menurunkan tingkat pajak, karena pajak adalah sebagai penompang APBN.
Kedua,Sistem kapitalisme yang berasaskan sekularisme yaitumemisahkan agama dari kehidupan menjunjung tinggi liberalisme.Namun, kebebasan yang dijunjung adalah kebebasan para pemilik modal (capital) untuk semakin memperkaya dirinya. Termasuk di dalamnya para pengusaha.
Sehingga muncul aturan-aturan yang lebih memihak kepada para pemilik modal ini.UU yang mengatur ketenagakerjaan (Omnibus Law Cipta Kerja) nyatanya juga menguntungkan para pemilik modal, bukan para pekerja. Semenjak Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, para pemilik modal atau pihak perusahaan sangat mudah melakukan PHK.
Ketiga, kapitalisme juga menghilangkan peran negara sebagai penanggung jawab kebutuhan rakyat. Rakyat dibiarkan mencari kerja sendiri. Negara hanya berperan sebagai fasilitator. Semua diserahkan pada para pemilik modal atau swasta.
Penentuan upah pun tak sebanding dengan semakin mahalnya kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan para pekerja.
Negaralah yang seharusnya bertanggungjawab sepenuhnya dalam memberikan dan mengatur agar tercipta kesejahteraan bagi rakyatnya, baik dari pihak perusahaan ataupun para pekerjanya.
Namun, sistem kapitalisme ini menjadikan negara ‘abai’ dalam menjalankan amanahnya dan sangat terlihat lebih memihak kepada para pemilik modal atau swasta.
Akhirnya para pekerja yang ingin hidup sejahtera,ternyata malah hidup menjadi sengsara.
Islam Mensejahterakan
Islam mengatursistem kehidupan yang lengkap. Bukan hanya dalam hal ibadah. Islam mengatur sistem pendidikan, ekonomi, pergaulan, hukum, pemerintahan,termasuk dalam hal ketenagakerjaan.
Islam menyebut buruh dengan ajir yaitu orang yang mengeluarkan tenaga atau jasa untuk mendapatkan upah (orang yang diupah) sedangkan majikan adalah musta’jir, orang yang membutuhkan jasa,dan terhadap orang yang menyelesaikan suatu pekerjaan kemudian diupah atas jasanya (orang yang mengupah).
Solusi Islam mengenai ketenagakerjaan diantaranya adalah :
Pertama, dalam sistem pemerintahan Islam(Khilafah), pajak bukan menjadi sumber pendapatan negara.Sumber-sumber utama pendapatanKhilafah di baitulmal seluruhnya terstandardisasi oleh syariat Islam. Terdapat tiga sumber utama pendapatan negara :
1.sektor kepemilikan individu, seperti sedekah, hibah, dan zakat. Khusus zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain.
2.sektor kepemilikan umum yakni tambang, minyak bumi, gas, ekosistem hutan, dan sejenisnya.
3.sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, fai, dan usyur.
Pungutan pajak (dharîbah) hanya dipungutketika kas negara dalam keadaan krisis. Artinya, pajak bersifat temporer (sewaktu-waktu/tidak terus-menerus). Itu pun hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja (nonmuslim tidak dikenai pajak)
Dengan sistem seperti ini maka perusahaan tidak akan terbebani dengan pajak-pajak yang besar, dan perusahaan atau para pengusaha akan fokus untuk mengembangkan usaha dan menambah para pekerja(yang nanti nyausaha tersebut, akan dibawah pengawasan para penguasa yang amanah).
Kedua, sistem Islam berasaskan aqidah Islam. Dari aqidah tersebut, lahirlah keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.Dalam sistem pemerintahan Islam atau Khilafah, para penguasa nya akan amanah melaksanakan tugasnya. Dan semua rakyatnya pun baik dari kalangan biasa, pengusaha, atau yang punya profesiataupun para buruh adalah insan-insan yang bertaqwa dan amanah.
Hal ini terjadi karena, mereka sudah tertanam didalam diri dan pikiran mereka bahwa “hidup adalah untuk meraih Ridha Allah semata dan setiap aktivitas yang dilakukan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah”.
Sehingga dengan kondisi seperti ini, tidak akan adaaturan-aturan yang lahir,yang akan memihak atau merugikan siapa pun. Semua aturan bersumber pada Al Qur’an dan Hadist.
Yang akan mendirikan bisnis atau usaha juga harus dapat izin dari penguasa setempat (wali, atau setaragubernur), dan dalam menjalankan usahanya juga akan ada yang mengawasi. Sehingga usaha mereka akan terjaga dari hal-hal yang diharamkan. Dan tidak akan ada orang atau investor asing yang seenaknya membuka usaha atau berinvestasi.
Para pekerjanya (buruh) pun, akan dilindungi dan diberikan upah sesuai dengan jasa atau pekerjaan yang telah dikerjakan.
Ketiga, Rasulullah SAW dari jalur Abu Hurairah Ra, bahwa Nabi SAW, bersabda:
“Sesungguhnya seorang imam itu [laksana] perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza waJalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” [Hr. Bukhari dan Muslim].
Jadi sungguh jelasdalam sistem Islam, negara(Khilafah) dan para penguasanya seperti ‘perisai’ yang siap melindungi dan menjaga rakyatnya. Dan mereka lah yang bertanggungjawab penuh untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyatnya.
Sistem perekonomian Islam terbukti menjamin keberkahan dan keadilan. Tidak akan ada kesenjangan sosial yang jauh antara si kaya dan si miskin.Khilafahjuga menjamin kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) semua rakyatnya terpenuhi tanpa kecuali.
Sehingga hanya dalam sistem Islamdibawah naungan Khilafahlah yang benar-benar akan menjaga nasib buruh dan majikan (pengusaha), memanusiakan serta mensejahterakanmereka di dunia dan memuliakan mereka di akhirat.
Wallahu’alambish-shawab
