Pemilihan presiden 2024 semakin mendekati tanggal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun hanya koalisi PKB, NasDem dan PKS yang telah mendeklarasikan bakal Calon Presiden dan Wakil Presidennya. Sementara koalisi Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat pengusung Prabowo Subianto, dan koalisi PDIP dan PPP pengusung Ganjar Pranowo belum menentukan siapa Cawapresnya.
Di tengah teka-teka siapa bakal Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, muncul rumor bahwa bakal Calon Wakil Presiden untuk keduanya adalah tokoh berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Jika benar dugaan tersebut, berarti, semua koalisi menempuh strategi serupa seperti yang dilakukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendeklarasikan politisi muda NU, Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres.
Pertanyaannya, mengapa para bakal Capres tertarik ke tokoh-tokoh Nahdliyin? atau mengapa NU menarik perhatian semua bakal Capres?.
Jawabannya ialah tiga. Pertama, bagi semua Capres, NU memiliki daya tarik secara elektoral karena jumlah pengikutnya yang cukup besar. Menurut klaim Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H Yahya Cholil Tsaquf, jumlah penduduk yang mengaku dekat dengan NU mencapai 150 juta atau 59,2 persen dari penduduk muslim Indonesia di tahun 2022 (Iqbal Basyari;2023). Tentu, peran elektoral warga Nahdliyin yang besar tersebut bisa saja menjadi penentu menang atau tidak di Pilpres 2024. Sementara jika menoleh pada Pilpres 2019, membuktikan, bahwa pengaruh dukungan warga Nahdliyin terhadap kemenangan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin cukup besar.
Kedua, NU menarik karena nama-nama tokoh potensial di NU selalu masuk dalam nominasi daftar kandidat bakal Cawapres di berbagai lembaga survei. Nama-nama populer seperti Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), Mahfud MD (Menkopolhukam RI), hingga Yenny Wahid (Ketua Gus Durian yang sekaligus putri Gus Dur) tak pernah absen dalam hasil survei politik. Menurut hasil survei LSI yang dilakukan di bulan Mei 2023, nama Khofifah Indar Parawansa memiliki tingkat elektabilitas 6,8 persen, Mahfud MD 4,7 persen, Yeny Wahid 1,3 persen. Selain populer, tokoh-tokoh tersebut juga memiliki kemampuan politik, kapasitas kepemimpinan, rekam jejak politik, popularitas dan elektabilitas, serta pengikut yang luas. Hal ini, jelas menjadi resources dan modal penting untuk Pilpres 2024.
Ketiga, NU selain memiliki magnet elektoral dari sisi jumlah, juga memiliki magnet politik dari sisi kepemimpinan nasional. Harus diakui, bahwa kepemimpinan politik Presiden Jokowi yang relatif stabil selama 9 tahun terakhir banyak ditopang oleh peran civil society utamanya masyarakat Nahdliyin. Misalnya, keberhasilan Presiden Jokowi meredam kelompok arus utama gerakan intoleransi, radikalisme dan gerakan anti pemerintah. Tentu, hal itu tidak lepas dari peran strategis Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin, serta peran masyarakat Nahdliyin. Oleh karenanya, tak heran bila semua bakal Capres mempertimbangkan figur-figur tokoh NU sebagai wakilnya di Pilpres mendatang.
Menurut penulis, hal-hal di atas itulah alasan mengapa semua koalisi ingin berebut berkah politik masyarakat Nahdliyin. Berkah politik maknanya sama dengan “berkat” pada acara ritual tahlilan warga Nahdliyin, setiap orang bisa mendapat “berkat” baik besar atau kecil tergantung value dan posisinya. Inilah fakta yang membuat NU sering diseret oleh elite politik ke arah dukungan politik tertentu meskipun secara khitthah tidak tertarik pada urusan politik praktis.
Merespon dinamika politik yang terjadi belakangan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H Yahya Cholil Staquf, kembali mengambil sikap dengan menyatakan bahwa; bagi NU, semua partai politik sama dan warga Nahdliyin bebas menentukan pilihan politik serta tidak ada calon atas nama NU.
Menarik basis Nahdliyin di Jatim dan Jateng
Menariknya, pada 02 September 2023, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden oleh PKB dan NasDem. Muhaimin Iskandar merupakan politikus muda NU. Ia mendampingi Capres Aneis Rasyid Baswedan yang telah lama dideklarasikan koalisi perubahan untuk persatuan. Masuknya Muhaimin Iskandar sebagai kandidat Cawapres disinyalir akan menarik basis massa Nahdliyin di Pilpres 2024. Terutama masyarakat Nahdliyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Koalisi perubahan yang terdiri dari NasDem, PKB dan PKS, tentu, bisa mendapatkan insentif elektoral dari dukungan masyarakat Nahdliyin di Jatim dan Jateng. Insentif elektoral tersebut tidak lepas karena tiga hal utama. Pertama, karena Muhaimin Iskandar merupakan politikus muda NU yang lahir serta besar dari keluarga NU, bahkan, kakeknya K.H Bisri Syansuri adalah tokoh pendiri NU. Kedua, karena partai PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar adalah partai politik yang lahir dari ormas NU. Fakta sejarah tersebut tentu tidak bisa dibantah oleh warga Nahdliyin di seluruh Indonesia.
Ketiga, secara geopolitik, PKB merupakan partai politik dengan basis pemilih Nahdliyin terbesar baik di Jatim dan Jateng. Berdasarkan data hasil Pileg 2019, PKB adalah partai politik yang memperoleh suara terbesar mencapai 4.209.000 atau 19,4 persen dari total suara sah Pileg Jawa Timur 2019. Sementara di Jawa Tengah, PKB memperoleh suara 2,73 juta suara atau 14,04 persen dari total suara Pileg Jawa Tengah 2019. Perolehan suara PKB yang cukup besar di dua Provinsi tersebut, harus dilihat sebagai dukungan masyarakat Nahdliyin terhadap PKB.
Namun, meskipun NasDem dan PKS telah berhasil berkoalisi dengan PKB dan mendaulat Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, untuk memperoleh dukungan politik warga Nahdliyin di Jatim dan Jateng, nampaknya, tidak cukup mudah. Karena sejumlah dinamika politik turut mempengaruhi dukungan warga Nahdliyin. Di antaranya ialah pengaruh sikap politik putri Gus Dur (Yenny Wahid) yang bertolak belakang dari sikap politik Muhaimin Iskandar dan pengurus PKB.
Hubungan konfliktual kedua putra-putri tokoh NU tersebut (Muhaimin Iskandar- Yenny Wahid) akan membuat peta dukungan politik warga Nahdliyin di Jatim dan Jateng semakin berwarna. Hal ini menguatkan temuan data survei Litbang Kompas pada 29 April–10 Mei 2023 yang menyebutkan; bahwa warga Nahdliyin tersebar di banyak partai politik. Menurut hasil Survei Litbang Kompas, pemilih yang mengidentifikasi diri berormas NU dan mengaku dekat dengan NU jumlahnya 67,1 persen. Dari jumlah 67,1 persen tersebut, PKB hanya mendapat 7,4 persen, PDIP 19,9 persen dan Gerindra sebanyak 19,6 persen (Litbang Kompas: 29 April- 10 Mei 2023).
Selain itu, ada pengaruh lain seperti terbukanya kemungkinan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mengambil wakil presiden dari tokoh-tokoh NU. Pertemuan Yeny Wahid dan Prabowo Subianto pada 6 September 2023 juga dilihat sebagai sinyal Prabowo menginginkan dukungan masyarakat Nahdliyin. Sementara Mahfud MD telah disebut namanya sebagai salah satu kandidat Cawapres Ganjar Pranowo oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), Puan Maharani.
Bila ketiga Capres secara bersamaan mengambil wakil dari tokoh NU, maka ingatan publik kembali ke Pilpres 2004, dimana ada 4 calon wakil presiden yang maju merupakan tokoh-tokoh NU. Mereka adalah K.H Hasyim Muzadi yang berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, K.H Salahuddin Wahid berpasangan dengan Wiranto, Hamzah Haz berpasangan dengan Agung Gumelar, dan Jusuf Kalla berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Dilema Dukungan Politik Warga Nahdliyin
Sudah barang tentu, bila sejarah politik Pilpres di 2004 tersebut berulang di Pilpres 2024, maka akan terjadi dilema dukungan politik warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Dukungan warga Nahdliyin akan terpecah ke dalam bejana yang berbeda karena corak ideologi masing-masing Cawapres yang sama.
Sehingga, secara matematik akan terjadi persebaran pemilih Nahdliyin, dan, hal ini membuat daya kompetisi di Pilpres 2024 semakin ketat. Bahkan, Pilpres berpotensi dilaksanakan dalam dua putaran seperti di tahun 2004. Hal ini, tentu akan memperpanjang peta jalan pelaksanaan pesta demokrasi Indonesia 2024.
Pertanyaan berikutnya, siapakah yang akan mendapatkan “berkah” elektoral terbesar dari warga NU?
Rupanya, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada teori pengakuan yang dijelaskan dalam filsafat Axel Honneth, bahwa untuk mendapatkan pengakuan, semua kompetitor harus berjuang untuk memperoleh pengakuan. Semua jenis pengakuan di sini sudah pasti bersifat konfliktual, karena hanya dengan demikian kemenangan bisa dicapai. Dengan kata lain, siapa yang paling diakui oleh warga Nahdliyin, maka,dialah yang akan merebut suara warga Nahdliyin dan mendapat berkah elektoral terbesar.
