JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran belanja APBN sebesar Rp101,1 triliun berdasarkan data realisasi terkini.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada apat Berkala III Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diselenggarakan
Program MBG yang keseluruhan didanai oleh APBN ini dinilai menjalankan fungsi fiskal sebagai agen pembangunan. “Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBGyang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” terang Purbaya di kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dikutip Selasa.
Adapun pagu anggaran program MBG yang ditetapkan pada APBN 2026 sebesar Rp335 triliun. Belakangan, pemerintah menyebut terdapat penyesuaian sehingga paguya turun ke sekitar Rp268 triliun.
Di sisi lain, Purbaya turut menyampaikan realisasi anggaran terkini sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Misalnya, realisasi anggaran program Sekolah Rakyat Rp13,1 triliun untuk 104 sekolah permanen, serta perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan melalui Program Keluarga Harapan (KH) Rp14,5 triliun, Kartu Sembako Rp19,7 triliun dan PIP Rp8,8 triliun. Fungsi lain APBN, yakni sebagai peredam guncangan alias shock absorber, dijalankan melalui anggaran subsidi dan kompensasi. Anggaran ini utamanya ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM.
“Subsidi dan kompensasi telah direalisasikan masing-masing mencapai Rp116 triliun dan Rp116,9 triliun,” terang Purbaya. Hingg akhir kuartal II/2026, pendapatan APBN telah terealisasi Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% (YoY).
Komponen terbesar penerimaan negara berasal dari perpajakan sebesar Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% (YoY). Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8% (YoY).
Belanja pemerintah pusat dalam hal ii terealisasi Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4% (YoY). Oleh sebab itu, terjadi defisit APBN sampai dengan akhir Juni 2026 sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76% terhadap PDB. bisn/mb06