JAKARTA – Pejabat Sementara (PJs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan perkembangan data ekonomi sepanjang dua kuartal pertama 2026 menunjukkan kondisi yang resilien. Namun, BI menekankan ketahanan eksternal perlu terus diperkuat.
“Ketahanan eksternal perlu terus diperkuat untuk memitigasi dampak rambatan tingginya ketidakpastian global,” kata Destry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta.
Ia menjelaskan, neraca perdagangan pada Januari-Mei 2026 mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Adapun pada Mei 2026, neraca perdagangan mencatat defsit sebesar 1,61 miliar dolar AS.
Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada kuartal II 2026 mencatat net inflows sebesar 8,5 miliar dolar AS, terutama didukung Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Tren tersebut berlanjut pada kuartal III 2026 seiring meningkatnya imbal hasil instrumen keuangan domestik.
“Rupiah kembali menguat ke Rp 17.994 per dolar AS pada 31 Juli 2026 setelah sempat melemah sejak pertengahan Juli 2026 akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah dan menguatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan Fed Funds Rate (FFR). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedikit melemah dibandingkan dengan level akhir Juni 2026 sebesar Rp 17.880,” jelasnya.
Adapun posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar 145,6 miliar dolar AS, setaa dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
“Inflasi kuartal II 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran. Inflasi IHK pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen yoy, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,08 persen yoy. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,76 persen yoy, meskipun sedikit meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, didukung konsistensi kebijakan BI dalam menjaga pencapaian sasaran inflasi,” tuturnya.
Inflasi kelompok administered prices (AP) tercatat naik menjadi 3,42 persen yoy seiring penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global. Namun, Destry menyebut pemerintah terus memastikan harga BBM subsidi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Sementara itu, inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 5,58 persen yoy, didorong inflasi komoditas pangan utama seiring penurunan produksi di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya muim panen raya. Upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat juga diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah, seperti stimulus diskon transportasi pada masa liburan sekolah dan bantuan pangan.
“Ke depan, inflasi pada 2026 dan 2027 diprakirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, ditopang oleh konsistensi kebijakan moneter dan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga,” kata dia.
Selain itu, sinergi pemerintah dan BI dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) turut menjaga inflasi tetap terkendali, termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (El Nino) terhadap harga pangan.
Destry melanjutkan, BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026-2027 dalam sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan dan sinergi erat dengan Program Asta Cita, sekaligus menjaga sabilitas sistem keuangan.
Kebijakan moneter pada kuartal II 2026 diarahkan untuk memperkuat stabilitas (pro-stability) melalui penyesuaian BI-Rate, optimalisasi intervensi di pasar valas, pemberian insentif bagi aliran masuk investasi portofolio asing, pengelolaan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam transaksi valas.
“Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah, serta meningkatkan likuiditas dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui perluasan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan,” terangnya. rep/mb06