BANJARBARU – Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby mendesak PT PLN (Persero) UP3 Banjarmasin, agar transparan memberikan kepastian jadwal pemadaman serta mempercepat upaya pemulihan.
Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil sikap proaktif dalam merespons krisis kelistrikan yang tengah melanda wilayah Kalimantan Selatan, menindaklanjuti keluhan masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pemadaman bergilir sejak Kamis (23/7) lalu.
Dalam komunikasi intensifnya dengan Manager PLN UP3 Banjarmasin Yanuar, pada Minggu (26/7), Wali Kota Lisa menekankan, pemerintah daerah pada dasarnya memahami kendala teknis yang sedang diupayakan penyelesaiannya oleh pihak PLN.
Kendati demikian, hak masyarakat untuk mendapatkan transparansi informasi tidak boleh dikesampingkan.
“Yang paling esensial saat ini adalah kepastian informasi. Jika memang pemadaman bergilir tidak terhindarkan, kami minta durasinya ditekan seminimal mungkin. Masyarakat butuh jadwal yang jelas, agar bisa mengantisipasi dan mempersiapkan aktivitas harian mereka dengan baik,” ujar Lisa menegaskan.
Menurut Lisa, dampak pemadaman berdurasi panjang, antara lima hingga enam jam per hari pada rentang pukul 07.00 hingga 23.00 Wita ini, sangat memukul berbagai lapisan masyarakat.
Tidak hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, sektor pendidikan, pelayanan publik, melainkan juga operasional para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat terhambat akibat ketidakpastian suplai listrik.
Menyikapi dorongan tersebut, Manager PLN UP3 Banjarmasin, Yanuar, menyampaikan apresiasinya atas atensi penuh dari Pemerintah Kota Banjarbaru.
Pihaknya berjanji akan menjadikan aspirasi ini, sebagai prioritas dalam evaluasi penanganan krisis di lapangan.
“Kami berterima kasih atas masukan dari ibu wali kota. Aspirasi ini segera kami teruskan ke jajaran terkait, guna mempercepat penanganan dan mengoptimalkan sistem kelistrikan yang tengah terganggu,” ujar Yanuar.
Sebagai informasi, pemadaman bergilir ini merupakan imbas dari gangguan pada sistem interkoneksi kelistrikan Kalsel dan Kalteng.
Mirisnya, kondisi ini menjadi krisis kedua dalam kurun waktu kurang dari sebulan terakhir. Pada awal Juli 2026, suplai listrik juga sempat lumpuh akibat kerusakan PLTUG Bangkanai di Kabupaten Barito Utara.
Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan akan terus mengawal perkembangan situasi ini dan mendesak percepatan normalisasi pasokan listrik, demi menjamin kenyamanan dan roda perekonomian warga Banjarbaru. ril/dio