JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkap pasokan rumah subsidi tercatat mengalami perlambatan seiring dengan adanya lonjakan harga bahan bangunan hingga peliknya persoalan perizinan dan ketersediaan lahan.
Ketua Umum DPP Apersi Deddy Indrasetiawan menyebut bahwa suplai rumah subsidi pada semester I/2026 mengalami penurunan hingga 24% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Pencapaian target rumah subsidi yoy-nya [year-on-year] secara semester pertama dibanding tahun lalu kan turun 24%. Itu pasti salah satunya terkait ketersediaan lahan, selain perizinan dan material naik,” ujar Deddy di Jakarta, Rabu.
Selain beban biaya material yang melambung, isu penetapan lahan sawah dilindungi (LSD) turut menjadi batu sandungan utama bagi para pengembang kawasan perumahan berbiaya rendah tersebut. Situasi ini tak pelak memicu tekanan finansial yang berat bagi para pelaku usaha, khususnya pengembang skala kecil dan menengah yang mengandalkan margin tipis.
“Sebenarnya bukan kolaps, tapi mereka [pengembang] sudah dicekek, sudah di ujung. Jadi mereka hanya menghabiskan lahan yang ada, tapi lahan yang dibeli itu malah terkena LSD,” lanjutnya.
Deddy menjelaskan, kendala aturan LSD tersebut berdampak cukup masif terhadap proyek-proyek perumahan di sejumlah wilayah strategis. Wilayah Jawa Barat dan Banten, khususnya Kabupaten Tangerang, menjadi daerah dengan dampak terberat akibat tumpang tindih zonasi tersebut.
Guna mengatasi persoalan yang berlarut-larut, Apersi berkoordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan pemetaan LSD dan tata ruang perumahan. “Selain itu, Apersi juga membuat satgas per daerah bagaimana tanah-tanah teman-teman pengembang ini yang masuk zonanya, zona tata ruangnya perumahan, tetap didorong masuk bukan LSD,” pungkas Deddy. bisn/mb06