Hak ASN Pemko Dipastikan Aman
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus menyesuaikan komposisi belanja pegawai agar memenuhi ketentuan pemerintah pusat yang membatasi porsinya maksimal 30 persen dari total APBD.
Saat ini, porsi belanja pegawai masih berada di kisaran 32–33 persen. Meski demikian, Pemko optimistis angka tersebut dapat ditekan secara bertahap hingga mencapai batas yang ditetapkan.
“Pada 2025 memang sulit mencapai 30 persen karena masih berada di kisaran 32 sampai 33 persen. Namun, kami terus melakukan penyesuaian,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah ( BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Selasa (21/7)
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 masih bersifat progresif karena besaran transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), belum ditetapkan. Kepastian nilai transfer baru diketahui setelah APBN disahkan sekitar Oktober 2026 mendatang.
Sementara ini, lanjut Edy, proyeksi belanja pegawai masih di atas 30 persen, pemko akan menghitung ulang setelah besaran transfer pusat diumumkan. “Penyesuaian kami upayakan tanpa mengurangi hak pegawai, baik gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Jadi, hak ASN pemko dipastikan aman,” ujarnya.
Menurutnya, komponen gaji ASN bersifat tetap dari DAU, namun untuk besaran TPP bergantung pada kemampuan keuangan daerah. “Karena itu tergantung lagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja menjadi kunci agar TPP tetap dapat dipertahankan,” jelasnya.
Edy juga menegaskan anggaran pembangunan tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas kepala daerah, sekaligus memenuhi ketentuan penggunaan dana transfer yang telah diatur pemerintah pusat untuk sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Dari simulasi yang dilakukan, kebutuhan belanja pegawai pada 2027 diperkirakan turun sekitar Rp100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dari sekitar Rp 920 miliar menjadi sekitar Rp 800 miliar. “Namun, angka tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan besaran transfer yang diterima daerah,” tutupnya. via