JAKARTA – Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus diperluas sebagai instrumen pengendalian inflasi pangan. Hingga awal Juli 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah telah menggelar 5.566 kegiatan GPM di 36 provinsi dan 378 kabupaten/kota.
Pemerintah menargetkan intensitas program terus meningkat sepanjang Juli. Sedikitnya 157 kegiatan GPM tambahan telah dijadwalkan untuk memperkuat stabilisasi harga pangan di berbagai daerah.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah memetakan kesiapan cadangan pangan di setiap daerah sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat ketika terjadi gejolak harga. “Kami sudah mapping di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Kalau terjadi gejolak harga, misalnya beras, langsung diintervensi oleh Bulog atau ID FOOD di daerah masing-masing,” ujarnya dalam keteranga tertulis, dikutip Kamis.
Pelaksanaan GPM ditopang stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang hingga 7 Juli 2026 mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah juga memanfaatkan jaringan sekitar 1.500 gudang Bulog yang tersebar di 514 kabupaten/kota untuk mempercepat distribusi pangan, termasuk di wilayah Indonesia Timur. Selain menjadi instrumen stabilisasi harga, GPM juga menjadi kanal utama penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Hingga 7 Juli 2026, realisasi penyaluran SPHP mencapai 431.000 ton atau 52,1% dari target tahun ini sebesar 828.000 ton, dengan sekitar 39,6% distribusi dilakukan melalui kegiatan GPM.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menilai intensitas pelaksanaan GPM berkorelasi dengan keampuan daerah mengendalikan inflasi. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan provinsi yang aktif menggelar GPM umumnya mencatat inflasi lebih rendah dibandingkan daerah yang jarang melaksanakan program tersebut.
Berdasarkan data Bapanas, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan pelaksanaan GPM terbanyak, yakni 892 kali sepanjang Januari hingga awal Juli 2026, disusul Jawa Barat (726 kali), Jawa Timur (549 kali), dan Sulawesi Selatan (539 kali). Keempat provinsi tersebut juga mencatat inflasi yang masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah. bisn/mb06