Erwin Prastyo (Guru SD N 1 Curugsewu Kabupaten Kendal Jawa Tengah)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada awal 2025 telah menjadi salah satu dari sekian kebijakan yang mengundang perdebatan publik. Dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, realisasi Rp51,5 trilyun dari pagu Rp71 trilyun pada 2025, dan rencana anggaran mencapai Rp223,5 trilyunpada 2026. MBG menjanjikan pangan bergizi bagi puluhan juta anak, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Program ini kini menyasar lebih dari 56 juta penerima manfaat yang tersebar di hampir seluruh provinsi dan mengoperasikan puluhan ribu dapur layanan gizi di seluruh negeri.
Namun di balik angka yang mencengangkan, ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Apakah keberadaan MBG telah menggeser orientasi kebijakan pendidikan nasional dari pedagogi menjadi logistik semata?
Data dan Realitas
Anggaran MBG pada 2025 mencakup ratusan trilyun rupiah yang sebagian besar terserap dalam operasional pelayanan gizi dan distribusi makanan dengan anggaran per porsi yang rata-rata hanya Rp8.000-10.000, meskipun angka ini sering diperdebatkan di publik.Meskipun ditujukan untuk menjangkau puluhan juta penerima, program ini juga menimbulkan dampak yang tak sedikit. Sebut saja kasus keracunan MBG, menu sajian yang dianggap tidak layak gizinya, hingga makanan yang basi dan berbelatung.
Kasus ini bukan insiden tunggal. Ribuan anak di berbagai daerah dirawat karena gangguan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG yang diklaim bergizi. Publik bahkan mendesak agar program ini dihentikan sementara karena kekhawatiran keamanan pangan dan minimnya pengawasan operasional.
Gizi vs Pendidikan
Di satu sisi, pemenuhan gizi anak merupakan keharusan. Bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk kapasitas belajar. Negara manapun yang serius dengan pembangunan kualitas manusia menempatkan gizi sebagai bagian penting dari kebijakan pendidikan. Tetapi gizi yang baik bukan berarti hanya hadir sebagai makanan gratis di kelas. Gizi yang baik harus terintegrasi dengan proses pendidikan yang menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan cara berpikir kritis terhadap diri sendiri dan lingkungan.
Yang terjadi di MBG justru sebaliknya. MBG tampak lebih banyak menyerap anggaran logistik, dapur, dan distribusi, sementara proses pedagogi yang memberdayakan pikiran anak jauh tertinggal. Pendidikan karakter, literasi gizi di kelas, keterlibatan keluarga dalam membentuk kebiasaan makan sehat, dan integrasi tema gizi ke dalam kurikulum hampir tidak tampak menjadi prioritas. Padahal semangat ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang mensyaratkan pendidikan nasional bertujuan “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban” bangsa yang berlandaskan keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia.
Program yang menghabiskan dana triliyunantanpa memperkuat pedagogi, pembentukan watak, dan kecakapan berpikir kritis bukan sekadar kehilangan prioritas. Ini menjadi contoh nyata pergeseran orientasi kebijakan publik dari substantif ke simbolis, dari esensialitas ke administratif logistik, yang hanya mudah diukur dari segi jumlah porsi dan total anggaran.
Kerangka Kebijakan Publik
Dalam kajian publicpolicy, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari berapa banyak orang yang diterima (coverage) atau berapa besar anggarannyatetapi sejauh mana kebijakan itu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan relevan dengan tujuan strategis bangsa. Dalam konteks pendidikan, tujuan strategis itu adalah bukan sekadar memberikan makan, tetapi membangun kualitas manusia yang berpikiran kritis, kreatif, dan mandiri.
Sebaliknya, ketika orientasi kebijakan lebih kuat pada retorika pencapaian administratif (misalnya jumlah porsi dibagikan, jumlah dapur yang dibangun) ketimbang pada kualitas proses belajar, maka kebijakan seperti MBG menghadirkan dua risiko. Pertama, instrumentalisasipendidikan. Pendidikan dipandang sebagai instrumen untuk mencapai indikator kuantitatif yang spektakuler, bukan sebagai ruang transformasi nilai dan kecakapan berpikir. Kedua, distorsi anggaran. Prioritas anggaran publik bergeser dari dukungan terhadap kapabilitas guru, fasilitas pembelajaran, dan program pedagogi strategis menjadi program yang tampak populer tetapi belum tentu efektif dalam jangka panjang.
Terlebih lagi, ketika kasus keracunan terjadi tidak sedikit, masyarakat bertanya tentang kualitas pengawasan, standar mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan. Transparansi dalam program yang menelan puluhan sampai ratusan triliun rupiah menjadi penting tanpa harus dikaitkan dengan narasi paling defensif yang menutup ruang kritik konstruktif.
Benang Merah
Menyatukan benang merah itu berarti menyadari bahwa pendidikan sejati tidak pernah murah, tidak pernah hanya soal makanan gratis, dan tidak pernah hanya soal sisa-sisa distribusi anggaran. Pendidikan sejati adalah proses panjang yang memerlukan keseimbangan antardimensi yang mencakup biaya, pedagogi, kualitas guru, pembelajaran bermakna, serta lingkungan belajar yang mendorong anak manusia berpikir.
Jika negara mengalokasikan ratusan trilyun untuk MBG tanpa memperkuat kerangka pembelajaran yang menciptakan generasi yang berpikir kritis, maka kita mungkin akan melihat situasi paradoks di mana anak-anak kenyang tetapi jiwa mereka akan tetap lapar terhadap ilmu, tanggung jawab, dan kesadaran sosial.
Program seberat MBG bukan sekadar soal makan gratis. MBG adalah simbol pilihan bangsa. Apakah negara ingin membangun pendidikan yang memberdayakan pikiran dan karakter atau menciptakan kebijakan yang hanya menampilkan angka besar di kolom anggaran dan statistik penerima manfaat?
Jika gizi menggeser pedagogi, maka kita harus bertanya, apakah kita sedang menciptakan generasi yang cerdas atau sekadar generasi yang kenyang?
