JAKARTA – Pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.
Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.
“MBG ini nampak perencanannya kurang baik dn matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza.
Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.
Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.
“Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.
Saat ini, Eliza mengungkap baru ada model dapur central kitchen alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa memproduksi hingga 3.000 porsi.
Namun, belum memanfaatkan dapur eksisting yang dimiliki UMK, dapur sekolah, atau dapur milik masyarakat lokal setempat. Terlebih, saat ini mayoritas SPPG yang baru berjalan berada di Pulau Jawa.
Padahal, sambung dia, provinsi yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi dan prevalensi ketidakcukupan gizi tinggi berada di Indonesia Timur. “Esensi MBG ini menjadi tidak tercapai, dorongan melaksanakan program bukan karena esensinya tetapi lebih ke pemenuhan janji kampanye semata,” tuturnya.
Lebih lanjut, Eliza pun menyarakan agar pemerintah meniru China yang memfokuskan penerima makan siang bergizi di wilayah perdesaan dan pinggiran.
Adapun jika menengok program ini di India, negara itu memprioritaskan untuk penerima manaat di sekolah negeri. “Pemerintah seharusnya lebih realistis dengan menentukan penerimanya yang betul-betul paling membutuhkan, harus targeted dalam menentukan sekolah mana dan daerah mana,” ucapnya. Sama halnya dengan penerima ibu hamil dan balita yang dinilai perlu diprioritaskan di daerah yang secara statistik justifikasinya bisa diterima secara ilmiah.
Alhasil, dia pun mempertanyakan kualitas makanan dari program ini. “Untuk apa penerimanya sangat banyak namun kualitas makanan tidak baik dan makin memberatkan APBN,” kata dia.
Di samping itu, Eliza juga menyarankan pemerintah memanfaatkan dapur eksisting, seperti dapur UMKM, dapur sekolah, atau dapur milik tokoh masyarkat. bisn/mb06
