JAKARTA – Aktivitas perdagangan vape menjadi sorotan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape.
Komisi Fatwa MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa seluruh rantai kegiatan yang berkaitan dengan vape, mulai dari produksi hingga perdagangan, dihukumi haram.
Ketentuan tersebut mencakup aktivitas dalam ekosistem bisnis rokok elektrik, termasuk proses produksi dan distribusi produk yang selama ini dipasarkan sebagai alternatif rokok konvensional. Penerbitan fatwa tersebut menjadi perhatian bagi pelaku usaha dan konsumen di tengah berkembangnya perdagangan produk rokok elektrik di Indonesia.
Menanggapi fatwa MUI tersebut, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan menghargai keputusan itu, namun ia juga menyampaikan akan berupaya melakukan koordinasi untuk menindaklanjutinya.
“Ya kita hargai saja. Kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian,” kata Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji kepada wartawan di sela acara Peresmian Belanja Buatan Indonesia (BINA) dalam rangka peringatan Hari Pahlawan di Grand Indonesia, Jakarta.
Sarmuji mengisyaratkan maksud Kementerian Perindustrian tidak memiliki kendali terhadap keputusan fatwa pengharaman vape tersebut. Namun, ia menyampaikan akan melakukan upaya koordinasi dengan pihak terkait.
“Kan kita enggak bisa mencampuri. Ya nanti kita carikan, kita koordinasikan lah seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa, (misalnya) Kementerian Perindustrian terus mengeluarkan fatwa halal, kan enggak bisa,” tuturnya.
Sarmuji tidak mengungkapkan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap industri tembakau atau hasil tembakau imbas fatwa haram tersebut.
Vape diketahui masuk dalam kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), serta terkait dengan industri cairan rokok elektrik dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Sementara itu, pengusaha vape mengkhawatirkan dampak fatwa haram vape tersebut terhadap keberlangsungan industri rokok elektrik. Keputusan yang mengharamkan penggunaan hingga perdagangan vape dinilai berpotensi memengaruhi daya beli konsumen dan aktivitas usaha.
Pengusaha vape sekaligus pemilik VapePackers, Rhomedal Aquino, mengatakan fatwa tersebut sedikit banyak akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk rokok elektrik. Dampaknya juga berpotensi merembet pada keputusan konsumen untukmembeli produk tersebut.
“Fatwa yang menyatakan haram ya otomatis pasti berpengaruh. Untuk daya beli masyarakat, keyakinan masyarakat, dan lain sebagainya pasti sedikit banyak berpengaruh,” kata Rhomedal.
Meski demikian, dia menilai terlalu dini untuk memperkirakan dampak fatwa terhadap penjualan. Sebab, keputusan tersebut baru diumumkan dan belum terlihat perubahan perilaku konsumen. rep/mb06