Oleh: Salma Ummu Annisa
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berakar dari kerusakan tata kelola gambut akibat eksploitasi korporasi dalam sistem sekuler-kapitalistik, yang menuntut penerapan solusi fundamental berbasis prinsip kepemilikan umum dalam Islam.
Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan ekosistem dan pembiayaan pemulihan lingkungan harus menjadi tanggung jawab negara tanpa membebani masyarakat.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang bukan sekadar bencana alamiah akibat fenomena El Niño, melainkan kegagalan sistemis tata kelola lahan sekuler-kapitalistik. Menyalahkan faktor cuaca global merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari akar masalah yang sesungguhnya yaitu eksploitasi ugal-ugalan dan alih fungsi lahan gambut demi keuntungan segelintir korporasi.
Ketika fungsi ekologis gambut hancur, rakyat harus menanggung beban ekonomi, kesehatan, dan sosial, sementara negara terjebak dalam pola penanganan yang sekadar bersifat “pemadam kebakaran”.
Gambut Rusak, Rakyat Menanggung Beban
Data dan realitas di lapangan menunjukkan bahwa karhutla merupakan dampak langsung dari salah urus lingkungan hidup.
Bukan Sekadar El Niño, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menegaskan bahwa pemicu utama karhutla masif adalah rusaknya ekosistem lahan gambut, bukan semata-mata faktor alamiah cuaca ekstrem.
Status Darurat yang Berkepanjangan. Di Kabupaten Banjar, misalnya, pemerintah daerah sampai harus memperpanjang status darurat karhutla akibat kekeringan parah yang melanda belasan kecamatan. Hal ini membuktikan bahwa wilayah tersebut telah kehilangan daya dukung lingkungan.
Kerugian Finansial dan Ekologis Fantastis
Nilai kerugian akibat karhutla di Kalimantan Selatan ditaksir mencapai Rp12,15 triliun, dengan komponen kerugian terbesar bersumber dari kerusakan fatal pada lingkungan hidup yang butuh waktu puluhan tahun untuk pulih.
Dalam sistem ekonomi sekuler-kapitalistik, regulasi sering kali tunduk pada kepentingan investasi, yang memicu lingkaran setan bencana.
Korporasi skala besar mengeringkan lahan gambut melalui pembuatan kanal-kanal untuk industri monokultur. Gambut yang mengering kehilangan fungsinya sebagai penyerap air alami (spons) dan berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar saat kemarau.
Korporasi terus meraup keuntungan berlipat ganda dari eksploitasi lahan, sementara seluruh dampak buruknya—mulai dari kabut asap, penyakit ISPA, hingga penurunan pendapatan ekonomi—sepenuhnya ditanggung oleh rakyat jelata.
Kebijakan perpanjangan status darurat yang berulang memperlihatkan bahwa pemerintah lebih fokus pada penanganan setelah api berkobar (pemadaman) daripada melakukan moratorium total dan restorasi pada akar masalah.
Solusi: Restorasi Berbasis Syariat
Untuk menghentikan bencana ekologis ini secara permanen, diperlukan perombakan total paradigma tata kelola kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam:
• Kembalikan Status Lahan sebagai Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah al-’Ammah): Dalam pandangan Islam, hutan, lahan gambut, dan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik publik. Negara haram menyerahkan penguasaannya kepada individu atau korporasi swasta melalui izin konsesi yang eksploitatif.
• Penerapan Prinsip La Dharara wa La Dhiraar: Penguasa wajib mengadopsi prinsip hukum “tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” Segala bentuk aktivitas ekonomi yang merusak fungsi hidrologis gambut dan mengancam keselamatan jiwa manusia harus dilarang tegas dan dihentikan seketika.
• Pembiayaan Pemulihan dari Kas Negara (Baitul Mal): Pemulihan ekosistem gambut, pembasahan kembali (rewetting), dan bantuan bagi korban bencana harus didanai sepenuhnya menggunakan kas negara. Pendanaan ini tidak boleh dibebankan kepada rakyat melalui pajak baru, pungutan, ataupun utang berbasis bunga yang mencekik.
Penegakan Sanksi Tegas dan Efek Jera
Negara harus memberikan sanksi hukum yang berat bagi pelaku pembakaran, perusakan, dan korporasi yang terbukti mengalihfungsikan lahan gambut secara ilegal. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu demi menjaga kehormatan lingkungan hidup dan keselamatan warga negara.
Selama tata kelola lahan masih menempatkan tanah dan hutan sebagai komoditas komersial murni, bencana karhutla akan terus berulang setiap tahunnya. Menyelamatkan lahan gambut membutuhkan keberanian politik untuk mencabut hak istimewa korporasi nakal dan mengembalikan fungsi negara sebagai pelindung rakyat serta penjaga kelestarian alam secara hakiki.