Oleh: Fatimah Fitriana, S.Hut (Pemerhati sosial kemasyarakatan)
Gema tuntutan keadilan ekologis kembali bergemuruh di ruang-ruang publik Indonesia. Pada hari Rabu, 28 Oktober 2026, gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang tertahan blokade aparat di kawasan Sudirman, tepatnya di depan gedung UOB dekat kawasan Bundaran HI, Jakarta, melahirkan sebuah simbol perlawanan yang sangat ikonik. Sebuah spanduk raksasa dibentangkan dengan tulisan tegas: “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” (idntimes.com, 28/10/2026; kompas.com, 28/10/2026).
Aksi ini tidak sekadar menjadi ritual tahunan pergerakan mahasiswa, melainkan akumulasi kemarahan publik terhadap krisis multidimensional yang melanda negeri. Di tengah kepungan kabut asap karhutla dan ancaman banjir bandang yang silih berganti merenggut ruang hidup masyarakat di berbagai daerah, massa aksi mendesak lima tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi penetapan status bencana nasional untuk krisis ekologi, pengadilan tegas terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan yang selama ini karut-marut (jawapos.com, 28/10/2026).
Peristiwa ini membuka mata kita secara telanjang: ada ketimpangan struktural yang akut dalam cara negara mengelola kekayaan alamnya. Hutan yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bersama justru menjelma menjadi komoditas eksklusif yang dikapitalisasi segelintir elite.
Selama beberapa dekade terakhir, jutaan hektare hutan di Indonesia telah beralih rupa. Alih-alih berfungsi sebagai paru-paru dunia dan benteng ekologis, hutan-hutan subur kini beralih status menjadi konsesi-konsesi perkebunan monokultur dan kawasan ekstraktif milik korporasi raksasa. Penguasaan lahan skala besar ini dimonopoli oleh lingkaran kecil elit ekonomi dan politik yang lazim disebut sebagai oligarki.
Dampak dari penguasaan terpusat ini sangat kasat mata dan menyengsarakan rakyat kebanyakan. Di satu sisi, para oligarki menikmati gelimang keuntungan (cuan) dari izin konsesi, perdagangan komoditas, dan eksploitasi hasil hutan. Namun, di sisi yang berlawanan, rakyat jelata di daerah-daerah penyangga harus menanggung beban penderitaan yang luar biasa.
Setiap tahun, siklus bencana seolah menjadi pemandangan rutin: musim kemarau menghadirkan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meracuni pernapasan anak-anak, sementara musim penghujan mendatangkan banjir bandang dan tanah longsor akibat hilangnya daya resap tanah. Rakyat di akar rumput menderita secara fisik, psikologis, dan ekonomi, sementara para pemegang konsesi tetap aman di balik kenyamanan fasilitas ibu kota tanpa tersentuh sanksi yang berarti.
Kondisi ini memunculkan persepsi kuat di tengah masyarakat, bahkan dari kacamata pengamat internasional, bahwa kebijakan politik ekonomi yang diterapkan di negeri ini kerap tunduk pada kepentingan korporasi (SINDOnews, 2026). Negara seolah-olah kehilangan kedaulatannya di hadapan kekuatan modal.
Jika ditelisik lebih mendalam, akar dari karut-marut pengelolaan hutan di Indonesia tidak lepas dari penerapan sistem politik ekonomi kapitalisme sekuler. Dalam kerangka sistem ini, orientasi pembangunan dan kebijakan negara diukur semata-mata dari pertumbuhan ekonomi makro, investasi, dan akumulasi profit material, alih-alih kemaslahatan hakiki seluruh rakyat.
Kapitalisme sekuler memandang alam dan kekayaan di dalamnya sebagai komoditas bebas yang dapat diprivatisasi seluas-luasnya. Ketika regulasi negara disusun berdasarkan kompromi politik antara penguasa dan pemilik modal, maka karpet merah akan selalu membentang bagi para oligarki untuk menguasai sumber daya strategis.
Negara sering kali memposisikan diri bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai fasilitator investasi yang mempermudah legalisasi perampasan ruang hidup. Akibatnya, fungsi sosial dan ekologis hutan terabaikan. Hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana korporasi perusak alam kerap lolos dari jerat hukum yang berat, sementara masyarakat adat dan petani kecil yang mempertahankan tanah leluhurnya justru sering dikriminalisasi.
Menghadapi kebuntuan sistemik ini, refleksi alternatif mutlak diperlukan untuk merombak tata kelola agraria dan kehutanan secara mendasar. Dalam pandangan Islam, tata kelola sumber daya alam memiliki pilar-pilar yang sangat kokoh untuk mencegah terjadinya monopoli oleh segelintir orang.
1. Hutan sebagai Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah)
Dalam syariat Islam, hutan, air, dan tambang yang depositnya melimpah dikategorikan sebagai harta kepemilikan umum. Harta jenis ini diharamkan untuk diberikan penguasaannya kepada individu, swasta, maupun oligarki. Bahkan, negara (Daulah) tidak memiliki hak untuk mengubah status kepemilikan umum ini menjadi milik pribadi atau milik negara secara mutlak (milkiyah daulah). Negara hanya bertindak sebagai pengelola yang memastikan manfaatnya dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat.
2. Politik Ekonomi untuk Kemaslahatan Rakyat
Politik ekonomi Islam menempatkan fungsi distribusi kekayaan secara adil sebagai prioritas utama. Sumber daya alam dikelola oleh negara dengan pembiayaan dari kas umum, dan hasilnya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatseperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik tanpa boleh ada eksploitasi yang merugikan generasi hari ini maupun masa depan.
3. Kewajiban Menjaga Kelestarian Alam
Islam secara tegas melarang perusakan lingkungan. Aktivitas pembakaran hutan secara sengaja untuk pembukaan lahan, pembalakan liar yang merusak ekosistem, serta eksploitasi yang memicu bencana alam dikategorikan sebagai kezaliman besar yang mendatangkan mudarat bagi makhluk hidup. Negara wajib menindak tegas dan mengadili para perusak lingkungan tanpa pandang bulu.
4. Negara sebagai Ra’in dan Junnah
Dalam paradigma pemerintahan Islam, penguasa memegang amanah sebagai Ra’in (penanggung jawab dan pelayan rakyat) sekaligus Junnah (perisai) yang melindungi keselamatan, harta, dan kehormatan rakyatnya. Negara tidak boleh tunduk kepada tekanan oligarki, melainkan harus berdiri paling depan membela hak-hak rakyat yang terzalimi oleh kerusakan ekologis.
Adanya aksi mahasiswa dengan spanduk “Hutan Bukan Milik Oligarki” ini merupakan alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan di negeri ini. Penguasaan hutan oleh segelintir elite kapitalis telah terbukti melahirkan penderitaan kolektif berupa bencana ekologis yang berulang.
Sudah saatnya orientasi pembangunan disandarkan pada prinsip keadilan substantif dan perlindungan lingkungan yang beradab, tiada lain hanya dengan menerapkan sistem islam (khilafah). Karena sistem islam memiliki reformasi tata kelola lahan yang transparan, penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih, serta pengembalian fungsi hutan sebagai hak milik umum yang dikelola demi kemaslahatan rakyat banyak adalah harga mati. Jika negara terus abai dan tetap tunduk pada cengkeraman oligarki, maka eskalasi ketidakpercayaan publik akan terus membara, menuntut perubahan sistemik demi keselamatan bumi pertiwi dan masa depan generasi bangsa.