MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) 2026 bagi aparatur yang ditunjuk atau diberi kewenangan untuk membantu atau mengordinasikan pelaksanaan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Bimtek tersebut diadakan di Aula Baiman Bapperida Kabupaten Banjar ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, Rabu (14/10).

Yudi mengatakan, Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan semata-mata persoalan perempuan maupun program yang berdiri sendiri, melainkan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan, akses, manfaat, serta partisipasi yang adil dan setara.

Yudi mengatakan, perspektif gender perlu diintegrasikan ke seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Oleh karena itu, perspektif gender perlu diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah, jelasnya.

“Keberadaan Focal Point PUG sangat penting sebagai penggerak sekaligus penghubung pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Menurut Yudi, perannya tidak hanya sebatas menjalankan tugas administratif, melainkan juga memastikan perspektif gender diperhatikan dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Yudi berharap, para Focal Point mampu menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai konsep dan analisis gender, data terpilah, perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan PUG.

“Saya berharap Focal Point dapat menjadi motor penguatan PUG di Kabupaten Banjar,” kata Yudi.

Salah satu tantangan dalam pelaksanaan PUG sebut Yudi, adalah memastikan kebijakan yang telah disusun dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan gender. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga intervensi pemerintah daerah lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar, Widya Wiri Utami mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep dan strategi PUG.

Selain itu, bimtek diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Focal Poindalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Widya menjelaskan, sebagian peserta merupakan kepala subbagian perencanaan yang memiliki peran penting, dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses perencanaan program di perangkat daerah masing-masing.

Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi dan koordinasi antarperangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan PUG untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang lebih inklusif, adil, dan berkesetaraan, imbuhnya.

Bimtek diikuti 50 peserta dan dihadiri perwakilan Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang PMKPM dan Pemerintah Daerah Wilayah III, Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI. Adapun narasumber berasal dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. ril/dio/ani