BANJARMASIN – Di tengah perubahan peta geopolitik dunia, ancaman terhadap pertahanan negara tidak lagi hanya datang dari konflik bersenjata.
Tantangan baru seperti ancaman siber, ketahanan energi, krisis pangan, hingga stabilitas ekonomi menjadi bagian penting yang harus diantisipasi bersama.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam kegiatan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 yang digelar di Banjarbaru, Rabu (14/10).
Ditemui disela acara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Supian HK, yang hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa ketahanan daerah merupakan bagian penting dari kekuatan pertahanan nasional.
Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai lumbung energi, lumbung pangan, sekaligus daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, penguatan ketahanan daerah menjadi langkah penting dalam menjaga kedaulatan bangsa.
“Pertahanan negara bukan hanya soal alutsista, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan energi, pangan, dan kekompakan seluruh elemen daerah. Kalau Kalsel tangguh, Indonesia akan semakin kuat. Itu kuncinya,” ujar Supian HK.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Maya by Artotel Banjarbaru tersebut dipimpin oleh Marsma TNI Agus Wahyudi, S.E., M.M., Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi DPN, dengan menghadirkan pemateri Kolonel Laut (H) Dr. Rudy Hartono, S.H., M.H.
Sosialisasi ini diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari jajaran Forkopimda, bupati/wali kota se-Kalimantan Selatan, TNI-Polri, akademisi, hingga pimpinan BUMN dan sektor swasta strategis.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.
Supian HK menyampaikan bahwa pemahaman terhadap arah kebijakan pertahanan negara harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan daerah. Menurutnya, pembangunan daerah harus berjalan selaras dengan kepentingan strategis nasional.
“Kalsel ini memiliki peran besar sebagai daerah penghasil energi, penguat ketahanan pangan, dan pintu gerbang menuju IKN. Karena itu, pemahaman terhadap Jakumhanneg 2025–2029 sangat penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kepentingan pertahanan nasional,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kalsel siap mengambil peran melalui fungsi legislasi maupun pengawasan anggaran untuk mendukung penguatan ketahanan daerah.
“DPRD Kalsel siap bersinergi dalam memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan daerah. Pertahanan adalah kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi,” tegasnya.
Menurut Supian HK, kehadiran berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, akademisi, serta dunia usaha dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Hari ini seluruh stakeholder hadir. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki satu visi yang sama dalam menjaga NKRI. InsyaAllah Kalsel siap menjadi daerah yang tangguh dan memberikan kontribusi nyata bagi pertahanan negara,” pungkasnya.rds