BANJARMASIN – Tiga kekuatan perempuan di Kalimantan Selatan, yakni Kaukus Perempuan Parlemen Daerah (KPPD), Gatriwara DPRD Kalsel dan Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Kalsel, sepakat memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak.
Komitmen tersebut mengemuka dalam dialog yang mempertemukan perempuan parlemen DPRD Kalsel, pengurus Gatriwara, pimpinan redaksi perempuan serta jurnalis perempuan dari berbagai media di Banua, Rabu (30/9).
Ketua KPPD Kalsel, Dr. Hj. Dewi Damayanti Said, SE, MM, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya tiga kekuatan perempuan berkumpul dalam satu forum untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah.
“Hari ini kita berkumpul bukan untuk arisan, bukan untuk lomba masak, tetapi untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan Banua,” ujarnya.
Dewi mengatakan, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan ketika masuk dan berkiprah di ruang publik, termasuk politik. Dari 55 anggota DPRD Provinsi Kalsel, saat ini terdapat 11 anggota perempuan.
“Menjadi perempuan di politik itu rasanya seperti memakai baju kebaya di tengah lapangan bola. Dianggap indah, tetapi dianggap tidak cocok untuk berlari,” katanya.
Menurutnya, ketika perempuan parlemen memperjuangkan perda yang berkaitan dengan perempuan dan perlindungan anak, masih ada anggapan persoalan tersebut hanya merupakan urusan perempuan.
Padahal, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian penting dari masa depan Banua.
“Kalau kami bicara soal perda perempuan dan perlindungan anak, kadang dianggap, ‘Ah, itu urusan ibu-ibu saja.’ Padahal, itu adalah urusan masa depan Banua,” tegasnya.
Dewi menilai, FJPI memiliki posisi strategis dalam memperkuat suara perempuan parlemen melalui pemberitaan dan informasi kepada masyarakat.
“FJPI yang akan membuat suara kami terdengar. Tanpa pian, perda yang kami buat hanya menjadi kertas yang disimpan dalam laci. Pian mampu menulis dengan hati, bukan hanya dengan data,” ujarnya.
Ia juga menyebut Gatriwara sebagai salah satu kekuatan penting yang mendukung perempuan parlemen, terutama dari sisi keluarga.
“Ibu-ibu Gatriwara adalah benteng kami. Kalau kami di-bully di media sosial karena kebijakan, kalau kami pulang malam karena rapat Banggar, pian yang menjaga rumah, menjaga anak dan menjaga hati kami tetap kuat. Politik itu keras, tetapi keluarga adalah rumah untuk pulang,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, KPPD menawarkan tiga komitmen yang diharapkan menjadi dasar kolaborasi ketiga organisasi perempuan.
Pertama, saling menjaga, termasuk memberikan dukungan terhadap jurnalis perempuan yang menghadapi intimidasi saat menjalankan tugas serta mengawal perempuan parlemen dari serangan berbasis gender.
Kedua, saling mengisi. KPPD memiliki data dan informasi terkait kebijakan serta anggaran, FJPI memiliki data dan temuan lapangan, sedangkan Gatriwara memiliki kedekatan dengan keluarga dan masyarakat di akar rumput.
Ketiga, mendorong keterwakilan perempuan di berbagai bidang. KPPD akan terus mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, FJPI menyiapkan kader jurnalis perempuan yang berkualitas, sedangkan Gatriwara memiliki peran dalam mendukung dan mempersiapkan generasi perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang.
“Kalau tiga data ini kita satukan, kita bisa membuat program yang benar-benar menyentuh, bukan sekadar program dari atas meja,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FJPI Kalsel, Hj. Sunarti, mengatakan pertemuan menjadi ruang membangun komunikasi yang lebih terbuka antara jurnalis perempuan dan lembaga publik.
Sebagai wadah bagi jurnalis perempuan untuk saling menguatkan, meningkatkan kapasitas dan menjaga profesionalisme jurnalistik. Perempuan bukan hanya objek pemberitaan, tetapi juga pelaku, penggerak dan pengambil keputusan di tengah masyarakat.
Karena itu, pemberitaan mengenai perempuan dan persoalan sosial harus dilakukan secara peka, berimbang dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Kami ingin mendorong jurnalisme yang berperspektif perempuan, ramah anak, menghargai keberagaman dan berpihak kepada publik tanpa kehilangan independensi,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD dan pers memiliki fungsi yang berbeda. DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, sedangkan pers menyampaikan informasi sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Beda peran bukan berarti berjauhan. Kalau komunikasinya sehat dan saling menghormati, justru bisa menjadi kekuatan,” tuturnya.
Ketua DPRD Kalsel, Dr. (Hc) H. Supian HK, SH, MH, dalam kesempatan tersebut turut menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial.
Menurutnya, keberhasilan seorang laki-laki tidak terlepas dari dukungan perempuan di belakangnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Perselisihan, menurutnya, harus diselesaikan dengan komunikasi dan sikap saling mengalah.
Selain itu, ia mengajak masyarakat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab serta tidak golput. Ia mengingatkan setiap suara memiliki arti dalam menentukan wakil rakyat.
Ia meminta para orang tua memberikan perhatian serius terhadap pergaulan anak, terutama agar terhindar dari narkoba, pergaulan bebas dan konflik antarteman.“
Ketua Gatriwara DPRD Kalsel, Hj Faridah Supian HK, menyatakan sinergi antara perempuan parlemen, jurnalis perempuan dan Gatriwara dapat menjadi wadah untuk bersama-sama menebarkan manfaat dan kebaikan, khususnya bagi sesama perempuan.
Ia berharap kolaborasi tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi perempuan, keluarga dan masyarakat. via