BANJARMASIN – Sebagai kota yang bertumpu pada sektor jasa dan perdagangan, Banjarmasin perlu memastikan dunia usaha tidak tersendat oleh persoalan perizinan, permodalan maupun keterbatasan fasilitas perdagangan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Banjarmasin dalam forum focus group discussion (FGD) pengembangan dunia usaha. Forum ini menjadi ruang untuk mendengar langsung berbagai kendala pelaku usaha sekaligus merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat iklim usaha di Kota Banjarmasin.
Walikota Banjarmasin H.Muhammad Yamin mengatakan, melalui FGD ini pihaknya ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan para pelaku usaha di Banjarmasin, baik terkait perizinan, permodalan, maupun hal-hal lain yang dapat menghambat perkembangan usaha.
“Kalau memang ada persoalan perizinan atau proses lainnya yang lambat dan berbelit, pemerintah harus segera melakukan perbaikan dan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha,” ujarnya, usai membuka FGD Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan dan Jasa, di salah satu hotel Banjarmasin, Rabu (30/9).
Ditambahkan kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, Ignasius Rizki Perdana Salan, FGD ini menjadi ruang untuk merumuskan kebijakan yang bisa memajukan iklim usaha di Banjarmasin. “Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan pelaku usaha mendapatkan kemudahan, termasuk dalam perizinan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dari sini akan dapat memetakan apa saja yang harus dibenahi. Baik itu akses permodalan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi. Pemko juga menyoroti fasilitas perdagangan yang dinilai belum merata dan membutuhkan penanganan lintas sektor.
Untuk pelaku UMKM, pemko telah menyiapkan skema permodalan melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Namun, penyalurannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan regulasi.
Di sisi lain, pembenahan fasilitas pasar juga menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim perdagangan yang lebih baik. Pemko terus berkoordinasi dengan dinas terkait serta Perumda Pasar untuk menindaklanjuti kebutuhan perbaikan sarana perdagangan.
Menurutnya, menilai penguatan dunia usaha tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Kolaborasi seluruh stakeholder diperlukan agar berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha dapat diurai dan pertumbuhan ekonomi Banjarmasin tetap terjaga.
“Harapannya, melalui kerja sama seluruh stakeholder, berbagai hambatan tersebut bisa diselesaikan sehingga iklim usaha di Banjarmasin terus tumbuh,” katanya. via