Oleh: Salma Ummu Annisa
Krisis ekologi dan kesehatan publik hari ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak paling mendasar rakyat—yaitu udara bersih dan kesehatan—kini nyata terjadi di Kalimantan Selatan. Ketika udara yang dihirup berubah menjadi racun dan ruang perawatan dipadati pasien, absennya peran negara yang visioner dan protektif semakin tegas terlihat.
Darurat Udara Beracun dan Wabah Penyakit
Kondisi di lapangan menunjukkan indikator yang berada pada level sangatkritis:
Konsentrasipartikulatberbahaya (PM2.5) di Kalimantan Selatan telah menembus angka 501,7 µg/m³, sebuah angka yang masuk dalam kategori Sangat Berbahaya. Angka ini memicu sorotan tajam terhadap lemahnya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah.
LedakanKasus ISPA di Kabupaten BanjarMembuktikandampaklangsungdari buruknya kualitas udara ini adalah lonjakan tajam kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai 15.138 kasus.
Tidak hanya saluran pernapasan, kesehatan pencernaan warga juga terancam dengan naiknya angka kasus diare hingga 748 kasus di wilayah yang sama.
Sistem Kapitalisme dan Pengabaian Nyawa Publik
Melihat realita di atas, krisis ini bukan sekadar bencana alam musiman, melainkan akibat dari kelalaian struktural.
KelambananPenangananEkstremPemerintahdinilaisangatlamban dan gagap dalam mengeksekusi langkah-langkah darurat untuk mengatasi pencemaran udara ekstrem (PM2.5) yang sudah berlangsung lama.
LemahnyaSanitasiPublik, lonjakanpuluhanribukasus ISPA yang berbarengan dengan ratusan kasus diare menjadi bukti tak terbantahkan atas rapuhnya infrastruktur sanitasi publik dan lingkungan hidup.
Pembiaran Warga Tanpa Penanganan Masif
Rakyat dibiarkan bertahan hidup di bawah kepungan udara beracun secara mandiri, tanpa adanya intervensi medis berskala besar dan masif dari otoritas terkait.
Komersialisasi Jaminan Kesehatan
Di dalam cengkeraman sistem kapitalisme, layanan kesehatan diposisikan sebagai industri dan komoditas komersial. Akibatnya, jaminan kesehatan publik dianggap sebagai “beban biaya” atau liabilitas dalam anggaran negara, bukan sebagai pemenuhan hak mutlak warga negara.
Konstruksi Solusi Islam
NegarasebagaiPelayan dan Pelindung Rakyat
Untuk keluar dari lingkaran krisis ini, diperlukan perombakan paradigma kepemimpinan yang menempatkan keselamatan manusia di atas segalanya. Dalam pandangan Islam, tata kelola yang benar wajib bersandar pada prinsip-prinsip berikut:
1.Penjagaan Nyawa adalah Kewajiban Utama: Keselamatan nyawa rakyat merupakan salah satu dari inti maqashid syariah (hifzhun nafs) yang menjadi kewajiban mutlak bagi negara untuk dilindungi tanpa tapi.
2.Pengobatan dan Oksigen Gratis secara Masif: Negara wajib segera mengintervensi krisis dengan menyediakan posko kesehatan, obat-obatan, layanan medis, serta pasokan oksigen bersih secara gratis dan masif bagi seluruh korban terdampak polusi.
3.Penyediaan Shelter Udara Bersih: Di setiap titik dan wilayah yang terpapar polusi parah, negara wajib mendirikan fasilitas tempat berlindung (shelter) yang dilengkapi dengan penyaring udara (air purifier) standar tinggi agar warga bisa mengakses udara aman.
4.Tindakan Cepat Pemadaman Sumber Asap: Penguasa harus mengerahkan seluruh instrumen dan teknologi yang dimiliki untuk bertindak cepat menghentikan titik-titik racun asap (baik kebakaran hutan maupun polusi industri) hingga kualitas udara kembali ke level aman.
5.Pembiayaan Mandiri dari Baitul Mal: Seluruh pos anggaran untuk penanganan darurat polusi, pembangunan infrastruktur kesehatan, shelter, hingga layanan medis gratis tidak akan dibebankan kepada rakyat melalui pajak atau skema asuransi berbayar. Semua kebutuhan tersebut dibiayai sepenuhnya dari kas Baitul Mal (pos kepemilikan umum dan negara), sehingga pelayanan dapat diberikan secara cepat, mutlak, dan berkualitas tanpa hambatan birokrasi keuangan.
Krisis kualitas udara di Kalimantan Selatan—yang ditandai dengan lonjakan tajam belasan ribu kasus ISPA dan diare akibat tingkat PM2.5 yang sangat berbahaya—menjadi bukti nyata atas kegagalan sistemik pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Di dalam sistem kapitalisme, jaminan kesehatan dan keselamatan lingkungan sering kali terabaikan karena dinilai sebagai beban anggaran.
Sebagai solusi fundamental, paradigma kepemimpinan harus dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai pelayan dan pelindung publik. Negara wajib mengambil tanggung jawab penuh dengan melakukan mitigasi cepat di sumber polusi, menyediakan posko pengobatan dan oksigen gratis, membangun shelter udara bersih, serta membiayai seluruh penanganan darurat ini secara mutlak melalui kas Baitul Mal tanpa membebani rakyat.