Oleh: Cahyani Pramita, SE (Pemerhati Masyarakat)
Meski sudah mulai diguyur hujan, Kalimantan masih membara. Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering melanda saat kemarau (di Kalimantan khususnya) dari tahun ke tahun semakin tak terkendali. Karhutla di Kalimantan maupun di Indonesia tidak dapat semata-mata dipandang sebagai bencana alam. Bahkan hasil diskusi para ahli, akademisi ada menyimpulkan bahwa hutan Indonesia itu dibakar, bukan terbakar secara alami. Aktvitas manusia, terutama pembukaan lahan dan pengeringan gambut melalui kanal, menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko kebakaran. Fenomena El Niño hanya memperparah kondisi kering, bukan menjadi penyebab tunggal.(www.itera.ac.id,4/11/2026)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalsel juga menilai kebakaran yang berulang setiap tahun menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Data kebencanaan yang dihimpun WALHI mencatat sekitar 3.938 hektare lahan gambut di Kalsel mengalami kerusakan hidrologis. Ini menjadi indikator bahwa persoalan karhutla tidak lagi hanya berkaitan dengan kebakaran di permukaan, melainkan kerusakan sistem ekologis yang lebih mendasar.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, mengatakan kemarau panjang seharusnya tidak serta-merta berujung pada bencana asap apabila fungsi ekologis kawasan gambut tetap terjaga. (www.radarbanjarmasin.jawapos.com/29/10/2026)
Tanah gambut sejatinya berfungsi sebagai penyimpan air dalam jumlah besar yang mampu menjaga kelembapan lahan saat musim kemarau. Ia layaknya seperti spons raksasa yang menyerap air pada musim hujan dan melepaskannya secara perlahan ketika kemarau. Namun ketika fungsi tersebut terganggu akibat perubahan bentang alam, akibat alihfungsi lahan maka tanah gambut menjadi mudah kering dan sangat rentan terbakar.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan berbagai intervensi fisik di kawasan gambut, mulai dari pembangunan kanal hingga praktik pompanisasi air dalam skala besar. Akibatnya, kawasan gambut semakin buruk, kehilangan kemampuan alaminya untuk menyimpan cadangan air. Rusaknya lahan gambut ini tak diperhatikan dan ditangani serius oleh pemerintah meski dampaknya terlihat nyata.
Benarlah disimpulkan bahwa karhutla ini bukan terjadi secara alami. Buruknya tata kelola ruang dan sumberdaya alam menyebabkan terjadinya kerusakan ekologis dan karhutla jadi sangat mudah terjadi.
Keserakahan manusia (baca: korporasi) difasilitasi dengan regulasi oleh negara. Alih fungsi lahan gambut, pembukaan lahan dengan cara dibakar semua dibiarkan demi keuntungan. Tak ada pertimbangan keseimbangan alam, kelestarian lingkungan, bencana, kesehatan masyarakat atau lainnya. Lemahnya penegakan hukum, hingga penanganan yang dinilai masih berorientasi pada pemadaman dibandingkan pencegahan semakin memperparah keadaan.
Demikianlah watak pemerintahan dalam sistem kapitalisme sekuler. Negara hanya sebagai regulator yang membuat aneka regulasi sesuai kepentingan pihak tertentu (kapitalis), bukan kepentingan rakyat. Negara tidak mengambil peran sebagai pelindung rakyat, pelayan rakyat, melayani semua kebutuhan hidup rakyat dengan tulus. Dominasi para kapitalis (pemilik modal) tampak jelas di berbagai lini termasuk dalam hal lahan gambut. Dampak kerusakan lingkungan ditanggung rakyat sementara korporasi (kapitalis) meraup untung besar. Korporasi dilindungi negara sementara rakyat ditelantarkan oleh negara..
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam yang menetapkan bahwa negara adalah pelindung dan pelayan rakyat. Negara menjadi garda terdepan melindungi semua kepentingan dan kebutuhan rakyat. Hutan dan gambut adalah milik umum (al-milkiyyah al-’ammah) sehingga haram diprivatisasi korporasi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda: “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram.”
Dijelaskan Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani, hutan dan sumber alam yang menjadi keperluan masyarakat adalah termasuk dalam pembahasan kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Kepemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh individu atau segelintir orang untuk kepentingannya sendiri. Negara bertugas mengelolanya, bukan menjadikannya ladang keuntungan segelintir orang.
Kita bisa lihat dan rasakan sendiri kerusakan ekologis akibat pengabaian konsep ini. Korporasi mengekploitasi hutan maupun lahan gambut sesuka hati tanpa ada proteksi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh negara.
Padahal dalam Islam, penguasa wajib menjaga ekosistem dan melarang perusakan hutan dan lahan (la dharara wa la dhiraar). Negara akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pengrusakan hutan dan lahan. Kemaksiatan yang berupa perusakan alam adalah termasuk yang dihukumi dengan sanksi berupa takzir (sanksi yang ditetapkan atas maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat). Sanksi takzir harus memberi efek jera dan mencegah terulangnya perusakan lingkungan. Bisa berupa membayar kerugian jika berkaitan dengan hak harta manusia, bahkan bisa berupa hukuman mati bergantung pada ijtihad kadi (hakim).
Alhasil dalam Islam, negara benar-benar menjalankan amanah sebagai pelayan dan pelindung rakyat Ia hadir sejak awal, menentukan kawasan yang perlu dilindungi, mencegah eksploitasi yang merusakkan, melakukan pengawasan secara nyata, bertindak tegas ke atas pelaku pembakaran jika terbukti, melakukan pemulihan ekosistem, sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber alam tanpa merusaknya. Semua dilakukan sebagai bentuk penunaian amanah kepemimpinan, sebagai ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT.
Penerapan Isam secara paripurna akan menjaga lingkungan dan menghindarkan dari kerusakan/ bencana dan mewujudkan negeri yang kekayaan alamnya menjadi penuh keberkahan. Wallahualam bisshawab..