Oleh: Salma Ummu Annisa
Gerimis dan hujan mulai membasahi sebagian wilayah Indonesia, sempat disangka sebagai akhir dari bencana karhutla. Namun, kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Di balik kabut asap yang perlahan menipis di permukaan, api di bawah tanah gambut nyatanya belum benar-benar padam, sementara ancaman baru muncul berupa krisis pangan dan air bersih.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menunjukkan tren penurunan berkat turunnya hujan. Namun, kegembiraan ini tidak boleh membuat kita lengah. Faktanya, hujan yang turun belum sepenuhnya menyudahi petaka. Api yang membakar lapisan bawah tanah gambut terbukti belum padam total dan masih menyimpan potensi bahaya yang besar.
Kondisi dilematis ini ditegaskan oleh Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono. Beliau menjelaskan bahwa meski hujan sangat membantu mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di permukaan, karakteristik lahan gambut jauh berbeda. Lahan gambut memiliki kemampuan unik sekaligus mengerikan untuk menyimpan bara api di bawah permukaan tanah dalam jangka waktu lama. Secara kasatmata, permukaan mungkin terlihat basah atau padam, namun di kedalaman tanah, bara api tetap menyala siap berkobar kembali begitu cuaca mengering.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ancaman karhutla masih nyata dan belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti sekadar saat api di permukaan tampak padam. Dampak sistemik dari bencana ini sangat luas dan harus ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.
Sungguh sebuah ironi ketika hujan mulai turun, tetapi bayang-bayang krisis air bersih justru mendekat. Fenomena iklim ekstrem seperti Super El Nino telah menguras habis cadangan air tanah kita.
Hujan di awal musim seringkali tidak langsung terserap menjadi air bersih yang siap konsumsi. Alih-alih mengisi sumur, air hujan di wilayah terdampak karhutla seringkali membawa luruh sisa abu pembakaran dan polutan, mencemari sumber air terbuka. Akibatnya, masyarakat di berbagai daerah terancam kesulitan mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Karhutla yang berkepanjangan bukan hanya memicu krisis kesehatan akut seperti infeksi saluran pernapasan (ISPA), melainkan juga menjadi pemantik bagi krisis yang jauh lebih besar, yaitu krisis pangan dan air.
Lahan-lahan pertanian yang rusak, terganggunya ekosistem, serta rusaknya daerah tangkapan air akibat kebakaran akan langsung mengancam ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Dalam situasi kritis ini, negara yang bertindak sebagai ra’in (pengurus/pemimpin) sama sekali tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Pemerintah tidak boleh menyerahkan beban penanganan krisis ekonomi, pangan, dan sosial akibat bencana ini kepada masyarakat secara mandiri.
Mengandalkan inisiatif swadaya masyarakat tanpa adanya intervensi struktural yang kuat dari negara adalah bentuk pengabaian kewajiban publik.
Guna menyelesaikan persoalan karhutla dan dampak ikutannya secara tuntas, diperlukan perombakan paradigma secara mendasar. Islam memberikan panduan komprehensif mengenai bagaimana negara seharusnya memosisikan diri dalam menghadapi bencana dan mengelola kekayaan alam.
Islam memerintahkan kepada negara untuk bersikap proaktif dan serius, baik dalam mitigasi sebelum bencana terjadi maupun dalam penanggulangan saat bencana melanda. Negara wajib mengerahkan seluruh sumber daya, teknologi, dan ahli yang dimiliki untuk memastikan bara api di kedalaman gambut benar-benar padam, bukan sekadar menunggu bantuan hujan.
Akar masalah karhutla sering kali bersumber dari tata kelola lahan yang serakah demi kepentingan korporasi. Dalam sistem Islam, kebijakan terhadap hutan dan lahan harus terikat kuat dengan syariat. Hutan, air, dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dikapitalisasi atau dialihkan kepemilikannya kepada segelintir korporasi melalui konsesi yang merusak lingkungan.
Sebagai pemimpin (ra’in) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya, negara wajib menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat—termasuk pangan, air bersih, dan layanan kesehatan—yang terganggu akibat bencana karhutla. Jaminan ini harus diberikan secara langsung, cepat, dan gratis sebagai hak warga negara, tanpa membebani masyarakat yang sudah menjadi korban bencana.
Hujan mungkin telah meredakan asap di permukaan, namun kepemimpinan yang bertanggung jawab dan sistem yang berpihak pada kemaslahatan publik adalah satu-satunya jalan untuk memadamkan bara krisis pangan dan air yang kini tengah menjelang.