Mariatul Adawiyah, ST (Aktivis Muslimah)
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, kembali memicu gelombang kontroversi internasional setelah melakukan kunjungan provokatif ke Masjid Ibrahimi di Hebron, Tepi Barat. Kunjungan yang dilakukan bersama ratusan pemukim ekstremis Israel pada hari Selasa tersebut bertepatan dengan perayaan Sukkot.
Langkah ini dinilai sebagai kelanjutan dari tindakan provokasi sebelumnya, di mana Ben-Gvir juga memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang saat ini diduduki oleh Israel. Melalui stasiun televisi resmi Channel 14, Ben-Gvir secara terbuka menyatakan bahwa dirinya mendapatkan energi spiritual yang besar untuk bernyanyi dan bersukacita selama berada di kompleks suci tersebut, sebuah pernyataan yang langsung disiarkan oleh kantor berita Anadolu. Sebagai dampak langsung dari kunjungan tersebut, Otoritas Israel mengumumkan penutupan total Masjid Ibrahimi bagi jemaah Muslim sepanjang berlangsungnya perayaan Sukkot. Kebijakan diskriminatif ini memicu kecaman keras dari Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina yang menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kebebasan beribadah. Pihak kementerian menyatakan bahwa pengambilalihan masjid oleh pemukim Yahudi secara terang-terangan menodai kesucian tempat ibadah umat Islam. Berdasarkan catatan sejarah pembagian wilayah pasca-pembantaian tahun 1994, area Masjid Ibrahimi dialokasikan sebesar 63 persen untuk umat Yahudi dan 37 persen untuk umat Muslim, di mana kompleks tersebut ditutup total bagi jemaah Muslim selama 10 hari pada setiap hari besar keagamaan Yahudi, dikutip dari (metrotvnews.com).
Di panggung politik domestik, langkah provokatif Ben-Gvir ini juga dibaca sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi menjelang pemilihan Knesset Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri telah berulang kali melontarkan kritik terhadap menterinya tersebut, namun Ben-Gvir membalasnya dengan mengklaim bahwa perdana menteri tidak cukup kuat dan gagal mendorong kebijakan keamanan yang tegas. Jajak pendapat menunjukkan adanya penurunan dukungan terhadap koalisi pemerintah akibat konflik internal ini, sementara kelompok oposisi terus mendapatkan momentum peningkatan suara di tengah persaingan politik antarpartai yang semakin ketat, dikutip dari (minanews.net).
Ketegangan semakin meningkat setelah Ben-Gvir mengeluarkan pernyataan sepihak yang mengklaim bahwa seluruh tiga wilayah administratif di Tepi Barat—yaitu Area A, B, dan C—adalah hak milik mutlak Israel. Pernyataan ini dinilai melanggar Kesepakatan Oslo II tahun 1995 yang secara hukum membagi tata kelola wilayah tersebut menjadi yurisdiksi sipil dan keamanan bersama antara Israel dan Otoritas Palestina. Menanggapi situasi keamanan, Ben-Gvir justru mengancam akan membubarkan Otoritas Palestina serta melonggarkan aturan penggunaan senjata bagi aparat kepolisian agar bisa bertindak lebih agresif terhadap warga lokal. “Ini sangat sederhana: Semakin banyak Anda mengizinkan tentara untuk menembak dan menggunakan kekuatan, semakin sedikit tentara yang Anda butuhkan,” tegasnya saat diwawancarai oleh Anadolu Agency. Di sisi lain, respons diplomatik yang tegas disuarakan dari tanah air oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahril Aidi Ma’azat. Beliau meminta Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang baru, Arrmanatha Christiawan Nasir, untuk terus menempatkan isu kemerdekaan Palestina sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Harapan ini disampaikan menyusul pelantikan resmi kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Syahril menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di panggung global harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, adaptif, serta berani merespons dinamika geopolitik demi memperjuangkan keadilan internasional.
Syahril juga menyoroti krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza, di mana masyarakat sipil terus menderita akibat kelangkaan pangan, krisis air bersih, dan hancurnya fasilitas kesehatan. Menurutnya, pembelaan terhadap Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan sebuah amanat konstitusional dan panggilan kemanusiaan yang wajib dijaga. “Selama Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina. Ini adalah garis politik yang sudah ditetapkan para pendiri bangsa,” tegasnya. BKSAP DPR RI menyatakan komitmen penuhnya untuk memperkuat diplomasi parlemen melalui forum-forum internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) guna menggalang dukungan global bagi hak-hak rakyat Palestina, dikutip dari (Tribunnews.com).
Keinginan zionis Israel yang sebenarnya adalah menguasai seluruh wilayah Palestina termasuk Tepi Barat dan Gaza demi mewujudkan Israel Raya. Genosida, penghancuran Gaza, perampasan pemukiman Palestina di Tepi Barat, pembakaran puluhan masjid di Tepi Barat, pendudukan komplek Al Aqsha adalah kejahatan besar zionis Israel kepada Islam dan umat Islam. Solusi dua negara yang digembar-gemborkan AS, negara Sekutu dan para penguasa negeri muslim hanyalah kebohongan dan ilusi. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah SWT di dalam Al-Qur’an mengenai tabiat pihak-pihak yang memusuhi Islam:
“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya).’ Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.” (QS. Al-Baqarah: 120).
Meyakinkan umat Islam dan masyarakat internasional bahwa zionis Israel benar-benar akan merampas seluruh wilayah Palestina dan menyempurnakan genosida dan pengusiran. Kejahatan zionis Israel tidak bisa ditolerir, tidak akan selesai dengan solusi dua negara atau jalur diplomasi, bahkan wajib diperangi dengan menerapkan syariat jihad fii sabilillah. Pemimpin negara Arab patuh bertemu dengan Netanyahu, ini menunjukkan pengkhianatan besar terhadap perjuangan Palestina. Jihad melawan zionis Israel hanya bisa sempurna jika ada persatuan umat Islam dan Jihad dengan komando Khalifah. Perjuangan menegakkan Khilafah menjadi sangat penting untuk menggerakkan Jihad fii sabilillah.