Oleh: Nor Aniyah, S.Pd (Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi.)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan bencana yang berdampak langsung terhadap kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ironisnya, persoalan yang terus berulang setiap tahun ini belum juga terselesaikan secara tuntas.
Situasi karhutla bahkan memunculkan kabar duka dari sejumlah daerah. Dua warga di lokasi terpisah di Sumatra dan Kalimantan dilaporkan meninggal dunia dan diduga berkaitan dengan paparan asap. Di tengah kondisi tersebut, aktor sekaligus pegiat lingkungan Leonardo DiCaprio turut menyoroti kebakaran hutan Indonesia melalui unggahan Instagram. Dalam takarirnya, ia menyebut lebih dari lima juta orang telah terdampak asap karhutla.
BBC Indonesia (bbc.com) turut memberitakan kondisi masyarakat yang terpapar kabut asap. Sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan mengalami penurunan kualitas udara hingga kategori sangat berbahaya bagi kesehatan. Warga mengeluhkan mata perih, hidung dan tenggorokan terasa gatal, batuk, hingga kesulitan bernapas. Kondisi ini semakin mengancam kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan.
Di Sumatra Selatan, misalnya, Ardiansyah (41), seorang pengemudi ojek online asal Palembang, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas. Keluarganya menduga kondisi tersebut berkaitan dengan paparan asap karhutla yang menyelimuti wilayah tempat tinggalnya. Menurut sang istri, Rita Yunita, almarhum memiliki riwayat asma dan lebih sering mengalami batuk serta sesak napas sejak kabut asap menyelimuti Palembang.
Peristiwa semacam ini semestinya menjadi peringatan serius bahwa karhutla bukan persoalan biasa. Ketika masyarakat harus mempertaruhkan kesehatan bahkan keselamatan jiwa akibat udara yang tercemar, negara tidak boleh sekadar hadir melalui imbauan dan pemadaman kebakaran.
Karhutla dan Persoalan Tata Kelola Lingkungan
Karhutla yang terjadi berulang kali menunjukkan bahwa penanganan selama ini belum menyentuh persoalan mendasar. Upaya pemadaman memang penting, tetapi tidak cukup untuk menghentikan bencana yang terus berulang. Pemerintah perlu mengevaluasi tata kelola hutan, pemberian izin pengelolaan lahan, pengawasan perusahaan, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Dalam sistem kapitalisme, pengelolaan sumber daya alam cenderung berorientasi pada keuntungan ekonomi. Hutan yang semestinya dijaga sebagai penyangga kehidupan justru rentan dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi demi kepentingan bisnis. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan berisiko ditempatkan di belakang.
Lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya penegakan hukum juga dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran berulang. Akibatnya, masyarakat terus menanggung dampak, sementara persoalan mendasar tidak terselesaikan.
Padahal, hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Kerusakannya bukan hanya menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko bencana, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, karhutla merupakan persoalan sistemis yang membutuhkan penyelesaian menyeluruh, bukan sekadar respons ketika api sudah membesar.
Negara dan Tanggung Jawab Mengelola Alam
Islam memiliki sistem pemerintahan yang mengatur seluruh aspek kehidupan berdasarkan syariat, yakni Khilafah. Dalam sistem ini, negara berkewajiban menerapkan hukum Allah secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Hutan yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum tidak boleh dikuasai atau dimonopoli oleh individu maupun korporasi demi kepentingan keuntungan pribadi. Negara sebagai pengelola wajib memastikan kekayaan alam tersebut dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh umat. Hasil pengelolaannya dikembalikan kepada masyarakat melalui pemenuhan berbagai kebutuhan publik.
Khilafah juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hutan. Eksploitasi yang merusak lingkungan, pembakaran lahan, serta tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat harus dicegah. Pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan syariat.
Allah Swt. berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia…” (QS. Ar-Rum: 41).
Ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan alam berkaitan dengan perbuatan manusia. Karena itu, negara tidak boleh membiarkan keserakahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berujung pada kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat.
Dalam sistem Khilafah, pemimpin berkedudukan sebagai ra’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Artinya, negara tidak hanya bertugas memadamkan api ketika karhutla terjadi, tetapi juga wajib mencegah penyebabnya, memulihkan lingkungan, serta menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, pengelolaan alam merupakan amanah besar yang harus dijalankan berdasarkan syariat Islam.
Islam Menjamin Kesehatan dan Keselamatan Rakyat
Dalam Islam, kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Ketika karhutla terjadi, negara harus melakukan penanganan darurat secara maksimal, mulai dari penyediaan layanan kesehatan, fasilitas pengungsian, distribusi masker yang sesuai, hingga memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan yang aman.
Tanggung jawab ini merupakan bagian dari fungsi negara sebagai ra’in dan junnah. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menghadapi dampak bencana sendirian, terlebih ketika keselamatan jiwa mereka terancam. Pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan kesehatan harus berjalan beriringan karena keduanya menyangkut kemaslahatan masyarakat.
Saatnya Kembali pada Solusi Islam
Karhutla yang terus berulang semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi paradigma pengelolaan sumber daya alam. Penyelesaian tidak cukup dengan pemadaman api dan pembagian bantuan sesaat, tetapi harus menyentuh akar persoalan, termasuk orientasi ekonomi yang menempatkan keuntungan sebagai pertimbangan utama.
Islam menawarkan pengaturan kehidupan melalui penerapan syariat secara menyeluruh dalam institusi Khilafah. Melalui sistem ini, pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan ketentuan kepemilikan dalam Islam, eksploitasi yang merugikan masyarakat dicegah, dan negara bertanggung jawab menjamin kesehatan serta keselamatan rakyat.
Hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan amanah yang harus dijaga. Sudah semestinya pengelolaan alam berpijak pada aturan Allah, bukan keserakahan manusia. Sebab, menjaga kelestarian hutan berarti menjaga kehidupan, kesehatan, dan keselamatan generasi hari ini maupun masa depan.[]