BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Ilham Nor menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di RT 20, kawasan Simpang Jelai, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Sabtu (7/11) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari kondisi jalan lingkungan, penomoran rumah, kebutuhan sarana pemadam kebakaran, hingga persoalan bantuan sosial.
Ilham Noor mengatakan, kondisi infrastruktur di kawasan tersebut masih membutuhkan perhatian pemerintah, salah satunya jalan lingkungan yang lebarnya hanya sekitar dua meter dan perlu ditingkatkan menjadi minimal tiga meter.
Menurutnya, pelebaran jalan dapat dilakukan dengan mengambil sebagian lahan di sisi kiri dan kanan jalan berdasarkan kesepakatan warga.
Selain itu, ia menilai penomoran rumah perlu dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima surat maupun menemukan alamat tempat tinggal.
“Karena kawasan ini cukup terpencil di ujung Banjarmasin, penataan lingkungan, termasuk penomoran rumah, perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia juga menerima aspirasi terkait kebutuhan sarana pemadam kebakaran, mengingat akses menuju kawasan tersebut cukup jauh dan sulit di jangkau kendaraan pemadam dari luar, warga mengusulkan pengadaan alat pemadam kebakaran portabel atau alkon.
Ketua RT 20 Robin menyampaikan, jalan dari Simpang Jelai menuju SDN Basir 10 memiliki panjang sekitar 1,5 kilometer. Sebagian ruas jalan masih berupa tanah urukan yang mudah terkikis ketika musim hujan maupun air pasang.
“Kami berharap jalan ini bisa ditingkatkan dan diperlebar. Lebarnya sekarang hanya dua meter, sementara idealnya minimal tiga meter,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga meminta bantuan pengadaan peralatan pemadam kebakaran. “Warga sebenarnya telah membentuk barisan pemadam kebakaran (BPK), tetapi belum memiliki peralatan yang memadai,” ucapnya.
Selain persoalan infrastruktur, warga turut menyampaikan masalah pencatutan identitas untuk pemasangan listrik yang berdampak pada terhentinya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Salah seorang warga Misriani mengaku namanya telah digunakan pihak lain untuk pengajuan pemasangan listrik selama sekitar tiga periode. Akibatnya, ia tidak lagi menerima bantuan PKH sejak sembilan bulan terakhir.
Misriani berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti agar bantuan sosial yang selama ini menjadi penopang kebutuhan keluarganya, terutama biaya pendidikan anak dapat kembali diterima.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ilham Nor menyatakan akan menampung dan mengupayakan tindaklanjut melalui koordinasi dengan pihak pemerintah maupun instansi terkait.
Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat Simpang Jelai mendapat perhatian, sehingga kebutuhan dasar warga baik infrastruktur, keamanan lingkungan, maupun bantuan sosial, dapat terpenuhi. rds/yos