Oleh: Ummu Zasya
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kota Banjarbaru kembali menegaskan komitmennya memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu agenda utamanya adalah mendorong lebih banyak perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan (Radar Banjarmasin, 27/10/2026).
Langkah ini diklaim sebagai wujud kesetaraan dan kemajuan. Sepintas, narasi ini terdengar mulia. Namun kita perlu jeli melihat paradigma apa yang sedang dibangun di baliknya.
Pertama, narasi gender hari ini secara halus menggeser tolok ukur kemuliaan seorang wanita. Kemuliaan tidak lagi diukur dari ketakwaan dan perannya dalam membangun peradaban, melainkan dari seberapa tinggi pencapaian materi dan seberapa strategis posisi politiknya. Seolah perempuan baru dianggap berhasil jika menjadi pejabat, manajer, atau pemimpin korporasi.
Kedua, perempuan ditarik secara masif ke pasar kerja atas nama pemberdayaan, padahal yang terjadi adalah eksploitasi demi target pertumbuhan ekonomi kapitalistik. Perempuan dijadikan motor penggerak ekonomi, bukan sebagai subjek yang dilindungi.
Ketiga, dan ini yang paling berbahaya, agenda ini berisiko mengerdilkan peran vital perempuan yang tidak tergantikan yaitu sebagai pengurus keluarga. Ketika semua perempuan didorong menjadi perempuan karier dan pejabat, siapa yang akan fokus mencetak generasi unggul? Ketika peran domestik dianggap rendahan dan tidak produktif, maka pondasi keluarga pun akan rapuh.
Sampai disini, kita dapat membayangkan jika pondasi keluarga telah rapuh, maka anak-anak akan terabaikan, hubungan suami istri akan menjadi renggang, kegoyahan dalam rumah tangga terjadi, permasalahan di luar rumah yang datang akan semakin merapuhkan kehidupan keluarga ditambah lagi berbagai tuntutan kehidupan yang makin tak terkendali. Akan menjadi seperti apa keluarga kita Ketika peran utama perempuan mulai ditinggalkan?
Tidak hanya sampai di situ, kerusakan akan menjalar ke lingkungan masyarakat dan meluas hingga sebuah negara yang mengatur PUG ini, sampai disini mungkin tidak lagi disadari masalah utama penyebab kerusakannya.
Maka, sebelum semua itu terlanjur semakin jauh dan semakin parah, maka sudah seharusnya kita mulai tekun mengkaji Islam dan memahami pembagian peran yang utuh dan mulia sebagaimana yang Islam ajarkan, lalu mempelajari bagaimana Islam mengatur pembagian tersebut, sehingga tidak ada kesenjangan anatara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Inilah yang seharusnya kita lakukan.
Islam memandang persoalan ini dengan sangat jernih dan adil. Islam tidak pernah mempertentangkan peran publik dan domestik, karena Islam membagi peran pria dan wanita secara harmonis dan sesuai dengan fitrah penciptaannya.
Dalam Islam, peran sebagai ummun wa rabbatul bait – ibu dan pengurus rumah – adalah tugas yang sangat mulia. Bukan tugas sampingan, melainkan tugas utama pencetak generasi.
Dari rahim dan didikan seorang ibu lah lahir para pemimpin, ulama, dan mujahid masa depan. Kemuliaan ini jauh lebih tinggi dari sekadar jabatan strategis. Namun bukan berarti Islam mengurung perempuan di rumah. Islam juga mengatur dan memuliakan peran perempuan di ranah umum. Perempuan memiliki hak penuh untuk menuntut ilmu, melakukan aktivitas muamalah (ekonomi), berdakwah, bahkan terlibat dalam politik untuk melakukan koreksi terhadap penguasa, selama tetap dalam koridor syariat.
Kuncinya ada pada jaminan. Dalam sistem Islam, negara dan wali (ayah, suami, saudara laki-laki) wajib menjamin kebutuhan hidup perempuan, baik sandang, pangan, papan, maupun pendidikan dan kesehatan. Dengan jaminan ini, perempuan tidak terbebani kewajiban mencari nafkah. Jika ia bekerja atau berkarya di luar, itu adalah pilihan dan ladang pahala, bukan keterpaksaan ekonomi.
Dan jaminan seperti ini hanya akan terlaksana dengan terbentuknya kesadaran yang benar bahwa Islam adalah sistem pengatur kehidupan yang tepat diterapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, agar kemuliaan masing-masing peran berjalan dengan baik dan terpenuhi secara baik, hingga kita benar-benar dapat merasakan rahmatan lil’alamin sebagai mana yang Allah janjikan bahwa jika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam mengatur kehidupan, maka rahmat bagi seluruh alam.
Inilah kesetaraan hakiki. Bukan menyamakan semua peran, melainkan menempatkan peran sesuai fitrah agar semua mendapat kemuliaan. Wallahu’alam.