OLEH : Addini Rahmah S.Sos (Pemerhati Sosial Masyarakat)
Korupsi di negeri ini ibarat penyakit kanker stadium akhir. Sudah menggurita, mengakar, dan menjadi budaya hampir di semua lini kekuasaan. Berbagai upaya telah dicoba untuk menyembuhkannya. Mulai dari pembentukan lembaga khusus, operasi tangkap tangan, hingga sosialisasi dan penyuluhan yang tak pernah putus setiap tahunnya.
Seperti yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang kembali menunjukkan keseriusannya dalam pencegahan korupsi dengan meningkatkan kompetensi 47 penyuluh antikorupsi. Program ini digadang-gadang akan menjadi garda terdepan dalam membangun budaya integritas dan kesadaran antikorupsi di tengah masyarakat Banua. Dengan pelatihan, sertifikasi dan pemebentukan agen-agen antikorupsi di tingkat lokal (kalsel.antaranews.com 26/10/2026)
Secara seremonial, langkah ini tentu terlihat baik dan patut diapresiasi. Namun jika kita meletakkan fakta ini di tengah realitas pemberantasan korupsi yang semakin suram sekarang, maka akan muncul pertanyaan kritis yang harus dijawab dengan jujur. Mampukah 47 penyuluh ini menghentikan korupsi yang sudah menjadi sistemik dan menggurita? Atau jangan-jangan program ini hanya akan menjadi formalitas birokrasi tahunan, yang sibuk menyosialisasikan bahaya korupsi, namun sama sekali tidak menyentuh akar yang melahirkan koruptor itu sendiri?
Kegelisahan ini sangat beralasan. Sebab, pelatihan penyuluh antikorupsi bukanlah barang baru. Hampir setiap tahun, lembaga dari pusat hingga daerah menganggarkan dana miliaran untuk sosialisasi, bimtek, seminar, dan sertifikasi antikorupsi. Namun ironisnya, angka korupsi tidak pernah turun signifikan. Justru yang kita saksikan adalah parade kasus korupsi yang terus berulang seperti OTT kepala daerah, jual-beli jabatan, korupsi dana bansos, korupsi perizinan tambang dan perkebunan, hingga korupsi di tubuh aparat penegak hukum itu sendiri. Ini membuktikan bahwa masalah kita bukan kurangnya orang yang menyuluh tentang kejujuran, melainkan sistem yang secara sistematis memproduksi ketidakjujuran itu sendiri.
Setidaknya ada tiga akar utama yang menjelaskan mengapa korupsi di negeri ini menjadi sistemik dan mustahil diselesaikan hanya dengan pendekatan penyuluhan. Pertama, politik berbiaya mahal dalam sistem demokrasi sekuler. Inilah hulu dari semua hilir korupsi. Dalam sistem demokrasi hari ini, kekuasaan harus dibeli dengan harga yang sangat mahal.
Seseorang yang ingin menjadi pejabat publik harus menyiapkan modal fantastis seperti mahar partai, biaya survei, biaya konsultan politik, biaya kampanye, biaya saksi di TPS, hingga biaya pencitraan di media. Dimana demokrasi itu sendiri telah berubah menjadi pasar bebas kekuasaan. Ketika kekuasaan didapatkan dengan modal besar, maka kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah untuk mengabdi, melainkan sebagai investasi bisnis yang harus segera balik modal. Logika yang terbangun adalah bagaimana cara mengembalikan utang politik kepada para cukong, bagaimana menumpuk pundi-pundi untuk modal kontestasi berikutnya.
Maka wajar jika setelah berkuasa, yang pertama kali dijual adalah kebijakan, proyek, dan jabatan. Suap dan gratifikasi menjadi keniscayaan, bukan kebetulan.
Kedua, pendidikan sekuler kapitalisme yang melahirkan individu materialistis. Akar kedua ini bersifat ideologis dan jauh lebih berbahaya. Sistem pendidikan kita hari ini dibangun di atas asas sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan. Agama hanya diajarkan sebagai urusan privat, ritual shalat, puasa, dan doa, tetapi tidak pernah diajarkan sebagai aturan yang mengatur ekonomi, politik, dan pemerintahan. Di sisi lain, ideologi kapitalisme menanamkan standar kebahagiaan yang semu, yaitu kebahagiaan diukur dari seberapa banyak materi, jabatan, dan kemewahan yang dimiliki. Kombinasi sekularisme dan kapitalisme ini melahirkan sosok manusia yang rapuh secara spiritual namun rakus secara material. Orientasi hidupnya hanya dunia, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ketika iman tidak lagi menjadi pengendali, korupsi tidak dianggap sebagai dosa besar dan pengkhianatan, melainkan dianggap sebagai kecerdasan dan kelihaiannya memanfaatkan jabatan.
Ketiga, sanksi pidana sekuler yang tidak memberikan efek jera. Inilah yang membuat koruptor semakin berani. Coba perhatikan nasib koruptor di negeri ini. Mereka dihukum dengan penjara yang bisa dipotong dengan remisi berlapis setiap hari besar, mendapatkan fasilitas sel mewah bak hotel, bahkan masih bisa mengendalikan bisnis dan mengatur proyek dari balik jeruji.
Denda yang dijatuhkan pun seringkali jauh lebih kecil dibandingkan uang negara yang mereka jarah. Hukumannya tidak sebanding dengan kerusakan sistemik yang ditimbulkannya. Sanksi seperti ini tidak menimbulkan rasa takut. Ia hanya dianggap sebagai risiko bisnis yang sudah diperhitungkan. Wajar jika penjara tidak membuat jera, karena sanksi sekuler hanya menyentuh fisik, tidak menyentuh aspek moral, spiritual, dan tidak memberikan efek pencegahan bagi masyarakat luas.
Selama tiga akar ini tidak dicabut, maka melatih 47, 470, bahkan 4.700 penyuluh sekalipun hanya akan menjadi gerakan seremonial yang menguap tanpa bekas.Lalu, bagaimana Islam memberikan solusi yang menyeluruh dan tuntas atas masalah korupsi ini?
Karena dalam islam tidak memandang korupsi sebagai sekadar pelanggaran administrasi saja. Dalam Islam, korupsi mencakup ghulul (pengkhianatan atas amanah), risywah (suap-menyuap), dan sariqah (pencurian uang negara) yang merupakan dosa besar dan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan. Karena itu, Islam membangun sistem pencegahan dan penindakan yang komprehensif.
Pertama yaitu membangun individu dan birokrasi berbasis khasyyatullah. Islam memulai pencegahan dari hulu yang paling hulu, yaitu pembentukan individu yang bertakwa. Sistem pendidikan Islam berbasis akidah akan melahirkan individu yang memiliki rasa takut kepada Allah (khasyyatullah) dan kesadaran bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Birokrasi Islam dibangun di atas fondasi ini. Pejabat dipilih bukan karena besar modalnya atau tinggi popularitasnya, melainkan karena kekuatan akidah, ketakwaan, dan kapabilitasnya. Benteng inilah yang tidak akan pernah bisa dibangun oleh pelatihan formalitas.
Kedua yaitu sistem politik dan penggajian yang menutup celah korupsi. Dimana dalam sistem pemerintahan Islam, Khilafah, jabatan adalah amanah, bukan investasi. Tidak ada mahar partai, tidak ada biaya kampanye miliaran. Khalifah dan para pejabatnya dipilih oleh umat berdasarkan ketakwaan dan kemampuannya. Di samping itu, Islam mewajibkan negara memberikan gaji dan jaminan kesejahteraan yang sangat layak kepada para pegawainya. Seperti Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan gaji yang tinggi kepada para gubernurnya sehingga mereka tidak perlu memikirkan kebutuhan pokoknya. Ketika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan telah dijamin negara secara layak, maka pintu dan celah untuk korupsi tertutup rapat sejak awal.
ketiga yaitu mekanisme kontrol dan audit harta yang ketat. Dimana Islam memiliki mekanisme pengawasan yang sangat ketat, yaitu hisbah dan penghitungan harta pejabat. Sebelum menjabat, seluruh harta calon pejabat dicatat secara rinci. Selama dan setelah menjabat, hartanya akan dihitung kembali secara berkala. Jika ada pertambahan harta yang tidak wajar dan tidak bisa dibuktikan sumbernya yang halal, maka negara berhak menyita kelebihannya untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Sejarah mencatat, Khalifah Umar pernah menyita kelebihan harta Abu Hurairah dan Amr bin Ash saat menjabat sebagai gubernur. Sistem ini membuat pejabat berpikir ribuan kali sebelum berani menyentuh harta haram.
Keempat yaitu sanksi tegas yang memberikan efek jera. Islam memberikan sanksi tegas bagi koruptor dalam bentuk ta’zir, yang jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada Khalifah atau Qadhi. Sanksinya sangat berat dan bervariasi, mulai dari penyitaan seluruh harta hasil korupsi, cambuk, penjara dalam waktu yang lama, tasyhir atau pengumuman kejahatannya di depan publik untuk menimbulkan rasa malu, hingga hukuman mati jika korupsinya termasuk kategori pengkhianatan besar yang membahayakan negara. Sanksi ini berfungsi sebagai zawajir (pemberi efek jera bagi pelaku) dan jawabir (pencegah bagi orang lain).
Jelaslah, korupsi adalah kanker yang tumbuh dari rahim sistem sekuler kapitalisme-demokrasi. Ia tidak akan pernah sembuh hanya dengan perban sosialisasi bernama penyuluh. Ia hanya akan tuntas jika rahim yang rusak itu diganti dengan sistem yang shahih, yaitu penerapan syariat Islam secara kaffah. Wallahu’alam bishawab