Mariatul Adawiyah, ST (Aktivis Muslimah)

Kasus memilukan yang menimpa seorang pelajar berinisial MHAQ yang baru berusia 7 tahun dan duduk di kelas 2 SDN 1 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah, menjadi potret buram yang mengoyak hati nurani publik. Bocah malang tersebut meninggal dunia setelah mengalami kekerasan fisik dan perundungan brutal berupa pukulan di bagian perut serta tendangan menggunakan sepatu yang diduga kuat dilakukan oleh beberapa kakak kelasnya pada saat jam istirahat sekolah di depan kamar mandi.

Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, korban sempat dirawat secara intensif selama sembilan hari di RSUD M. Azhari Pemalang karena mengalami memar biru hebat di tubuhnya hingga kesulitan berjalan dan menjadi sangat pendiam. Tragedi mematikan ini menambah daftar kelam kekerasan fisik anak yang ironisnya terjadi justru di dalam lingkungan satuan pendidikan, sebuah wilayah yang secara filosofis diamanatkan menjadi tempat paling aman, inklusif, dan penuh perlindungan bagi tumbuh kembang peserta didik, dikutip dari (cnnindonesia.com).

Dampak psikologis dan fisik yang dialami oleh korban sebelum wafat mencerminkan betapa berbahayanya pembiaran aksi perundungan di sekolah. Polisi dari Satreskrim Polres Pemalang bersama Polsek Pemalang Kota segera bergerak cepat meminta keterangan dari delapan saksi kunci yang meliputi guru, kepala sekolah, orang tua korban, serta empat saksi anak guna melakukan autopsi menyeluruh bersama Tim Labfor Biddokkes Polda Jawa Tengah. Akibat kelalaian dalam pengawasan lingkungan sekolah yang menyebabkan hilangnya nyawa siswa, sanksi tegas berupa pencopotan jabatan langsung dijatuhkan kepada Kepala Sekolah SDN 1 Kebondalem sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Langkah hukum pidana ini diambil untuk membuktikan bahwa fenomena bullying sudah berada pada titik darurat yang menuntut penegakan keadilan tanpa pandang bulu, sekaligus menjadi alarm keras bahwa ruang-ruang kosong di sekolah seperti area toilet tidak boleh luput dari pemantauan berkala pihak pendidik, dikutip dari (detik.com).

Eskalasi kekerasan ini terbukti bukan sekadar letupan kasus sporadis di satu daerah saja, melainkan sebuah tren mengerikan yang polanya terus melonjak secara konsisten dalam skala nasional. Berdasarkan laporan data pemantauan komprehensif yang dirilis oleh JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia) sepanjang periode 2020 hingga 2025, angka kekerasan di lingkungan sekolah merangkak naik secara signifikan. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 91 kasus kekerasan anak yang terlaporkan ke permukaan, angka tersebut kemudian merangkak naik menjadi 142 kasus pada tahun 2021. Peningkatan tidak berhenti sampai di sana, sebab memasuki tahun 2022 jumlah laporan kekerasan kembali melonjak menjadi 194 kasus, dan grafik tersebut terus menunjukkan grafik yang memburuk saat menyentuh angka 285 kasus pada akhir tahun 2023, dikutip dari (new-indonesia.org).

Ledakan data kekerasan yang jauh lebih eksponensial dan mengkhawatirkan tercatat secara nyata ketika memasuki tahun 2024, di mana jumlah laporan yang masuk ke berbagai lembaga perlindungan anak melonjak drastis hingga mencapai 573 kasus. Kondisi darurat generasi ini semakin tidak terbendung pada tahun 2025 dengan akumulasi angka perundungan yang menembus 614 kasus di seluruh wilayah Indonesia. Deretan statistik yang dihimpun secara berkala ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa skema pencegahan kekerasan yang ada saat ini sama sekali tidak mampu meredam laju kebrutalan antarpelajar, melainkan memperlihatkan adanya tren kenaikan menahun yang sangat mengancam masa depan moralitas generasi muda, dikutip dari (msn.com).

Jika kita menelaah lebih mendalam secara objektif ke akar permasalahan, rentetan data dan fakta di atas merupakan indikator kuat bahwa sistem pendidikan sekuler kapitalistik yang diadopsi hari ini telah gagal total dalam melahirkan output generasi yang berkualitas secara moral dan spiritual. Kurikulum sekuler secara mendasar memisahkan pemahaman agama dari realitas kehidupan praktis, sehingga orientasi pendidikan hanya bertumpu pada pencapaian akademik materiil dan nilai-nilai kompetisi yang individualistik tanpa diimbangi oleh penanaman kepribadian akhlakul karimah yang kokoh. Ketika nilai-nilai ketakwaan tidak dijadikan sebagai fondasi utama di sekolah, maka lingkungan pendidikan akan dengan mudah bertransformasi menjadi lahan subur bagi tumbuh suburnya perilaku menyimpang seperti perundungan, pemalakan, hingga penganiayaan fisik antarsiswa.

Tindakan perundungan, merendahkan kehormatan, hingga melakukan penganiayaan fisik antar sesama manusia sesungguhnya telah dilarang keras di dalam Islam. Allah SWT secara tegas mengingatkan dalam Al-Qur’an:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)… dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk…” (QS. Al-Hujurat: 11).

Kegagalan sistem sekuler dalam menanamkan ayat ini diperparah dengan sikap abai dari aparatur negara yang terkesan tidak serius dalam merumuskan regulasi penanganan kasus bullying dari hulu hingga ke hilir. Penegakan hukum dan sanksi yang diterapkan di sekolah selama ini sering kali hanya bersifat kuratif-kosmetik atau formalitas administratif belaka tanpa menyentuh perbaikan persepsi keimanan anak didik. Akibat tidak adanya efek jera yang sistemis dan edukatif, ruang-ruang kelas dan pekarangan sekolah terus menjadi saksi bisu kebrutalan anak-anak di bawah umur yang bertindak layaknya pelaku kriminal dewasa. Kelalaian struktural ini menjadi bukti nyata bahwa jaminan keselamatan fisik dan mental bagi para peserta didik di dalam ekosistem pendidikan sekuler saat ini berada pada titik yang sangat rapuh dan mengkhawatirkan.

Sebagai sebuah alternatif ideologis yang menyeluruh, Islam menawarkan sebuah konstruksi tata aturan hidup yang sangat komprehensif dalam memutus mata rantai kerusakan generasi melalui penerapan sistem pendidikan Islam yang berbasis pada aqidah Islamiah secara total. Dalam paradigma Islam, negara memikul tanggung jawab penuh yang mutlak atas keberlangsungan sistem pendidikan berkualitas yang dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tanggung jawab ini diwujudkan secara nyata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur sekolah yang memadai dan aman, jaminan kesejahteraan serta pelatihan berkala bagi para guru yang kompeten, hingga penyusunan kurikulum sahih yang secara khusus didesain untuk mencetak insan-insan bersyakhshiyah Islam (berkepribadian Islam) yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan keluhuran pola sikap ketakwaan.

Penyelesaian tuntas terhadap ancaman perundungan ini hanya dapat diwujudkan secara sempurna apabila digerakkan oleh sinergi tiga pilar pengawasan utama yang kokoh. Pilar pertama adalah kontrol internal keluarga melalui pembinaan aqidah dan penanaman kasih sayang yang kuat sejak dini di rumah. Pilar kedua adalah kontrol sosial masyarakat yang aktif menjalankan syariat amar ma’ruf nahi munkar guna mencegah berkembangnya lingkungan pergaulan yang buruk di luar sekolah. Pilar ketiga dan yang paling menentukan adalah ketegasan negara dalam menerapkan sanksi hukum (uqubat) yang bersifat menjerakan (zajir) serta menebus dosa (jawabir) bagi siapapun pelaku kekerasan demi menjaga kehormatan manusia.

Kewajiban negara dan masyarakat untuk saling menjaga, melindungi, dan mencegah kemungkaran ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* (QS. Ali ‘Imran: 104).

Hanya melalui penerapan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah) inilah, esensi pendidikan yang sesungguhnya dapat dikembalikan untuk melahirkan generasi emas yang mampu membawa kerahmatan bagi seluruh alam semesta.