MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Banjar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.
Rakor yang diadakan di Aula Kantor Barakat Martapura ini dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar H Yudi Andrea, di dampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Marliana, serta Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Fara Hayani, Rabu (4/11) pagi.
Kegiatan ini di ikuti perwakilan perangkat daerah, lembaga vertikal, dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), baznas, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK), para camat, serta unsur lintas sektor lainnya.
Sekda Yudi mengatakan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian dan komitmen bersama.
Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, melainkan juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar lainnya.
“Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu atau dua perangkat daerah saja, diperlukan pendekatan yang terpadu, terarah, terukur dan berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, instansi vertikal, dunia usaha serta seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan tiga hal penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar, yakni penguatan kualitas data sebagai dasar perencanaan. Data harus menjadi pijakan utama dalam menentukan kebijakan dan intervensi, agar program yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.
Kemudian, penguatan integrasi dan sinkronisasi program antarperangkat daerah. Setiap perangkat daerah diharapkan memahami kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, maupun pengembangan kesempatan kerja.
Selanjutnya, penguatan perencanaan melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027.
“Saya berharap dokumen RAT 2027 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah,” katanya.
Menuruntya, setiap rencana aksi harus memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, lokus intervensi, perangkat daerah penanggung jawab serta target capaian yang realistis.
Sementara, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapperida Fara Hayani menambahkan, rakor tersebut bertujuan memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor di Kabupaten Banjar.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan, sekaligus penyelarasan rencana aksi dan intervensi program 2027 agar lebih tepat sasaran, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap terbangun kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi, sehingga setiap program dan kegiatan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Di akhir kegiatan, dilaksanakan peluncuran SINERGI BANJAR (Sistem Terintegrasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar ).
Inovasi ini dirancang sebagai pendekatan untuk memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan manusia, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, dengan mengintegrasikan berbagai informasi yang selama ini menjadi dasar, dalam penyusunan dan pelaksanaan program. ril/dio/yos