Oleh: Ummu Amila (Ibu Rumah Tangga di Batola)
Persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi perhatian masyarakat. Di Kalimantan Selatan, lebih dari 9.000 pekerja dilaporkan terdampak PHK. Informasi tersebut disampaikan dalam pertemuan Forkopimda bersama para rektor perguruan tinggi di Banjarmasin pada 26 Oktober 2026.
Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang terdampak. Kendala pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan keterbatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sempat menghambat aktivitas produksi batu bara. Akibatnya, sejumlah pekerja harus dirumahkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi ribuan keluarga sangat bergantung pada keberlangsungan aktivitas perusahaan.
Ketika produksi terhambat atau perusahaan mengalami tekanan ekonomi, para pekerja ikut menanggung akibatnya melalui pengurangan jam kerja, dirumahkan, bahkan kehilangan pekerjaan. Dampak PHK tidak berhenti pada hilangnya pendapatan seorang pekerja. Keluarga yang menjadi tanggungannya juga ikut terdampak. Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan anak, kesehatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya menjadi semakin berat.
Di sisi lain, pemerintah berupaya mencari solusi dengan membuka peluang kerja, termasuk penjajakan penyaluran tenaga kerja ke Jepang melalui kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah membuka peluang kerja ke luar negeri dan memberikan pelatihan kerja sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan pengangguran dan menjamin kesejahteraan masyarakat?
Persoalan PHK massal tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama. Dalam sistem ini, aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kepentingan memperoleh keuntungan. Perusahaan dituntut menjaga efisiensi dan keuntungan agar mampu bertahan dalam persaingan pasar. Ketika kondisi ekonomi memburuk, tenaga kerja sering menjadi salah satu komponen yang dikurangi untuk menekan biaya operasional.
Kondisi tersebut memperlihatkan kelemahan mendasar sistem kapitalisme. Pekerja berisiko dipandang sebatas faktor produksi, bukan manusia yang memiliki kebutuhan hidup dan tanggung jawab keluarga. Akibatnya, nasib pekerja sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan keputusan perusahaan.
Persoalan lainnya adalah peran negara yang sering kali lebih terlihat sebagai regulator daripada penjamin kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Ketika terjadi PHK massal, solusi yang ditawarkan biasanya berupa pelatihan kerja, bantuan sosial, pencarian investor, dan pembukaan peluang kerja baru. Langkah tersebut dapat membantu, tetapi belum tentu menyelesaikan akar persoalan.
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus urusan rakyat. Negara tidak cukup hanya menjadi pengawas hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi harus memastikan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah untuk melayani dan melindungi rakyat, termasuk menjamin kesejahteraan mereka.
Kalimantan Selatan sebenarnya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama batu bara. Namun, kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menjadikan seluruh masyarakat sejahtera apabila pengelolaannya lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dan kepentingan segelintir pihak.
Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Hasil pengelolaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi pihak tertentu.
Selain itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja memang penting. Namun, keterampilan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila kesempatan kerja tidak tersedia. Masyarakat tidak cukup hanya didorong agar mampu bersaing mendapatkan pekerjaan. Negara juga harus menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan tersedianya lapangan pekerjaan secara luas dan berkelanjutan.
Hilangnya pekerjaan juga menyebabkan pendapatan keluarga terganggu. Sementara itu, kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal tetap harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan bukan hanya persoalan hubungan industrial, melainkan persoalan kesejahteraan dan tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan rakyat.
Dalam pandangan Islam, persoalan PHK massal membutuhkan penyelesaian mendasar melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, membuka lapangan pekerjaan secara luas, serta mengelola sumber daya alam sesuai ketentuan syariat Islam.
Pengelolaan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun korporasi. Pengelolaannya harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Negara juga memiliki Baitul Mal sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara berdasarkan ketentuan syariat, termasuk memenuhi hak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan.
Islam juga melarang riba, praktik ekonomi yang batil, serta berbagai bentuk transaksi yang diharamkan. Pengaturan ekonomi harus berlandaskan halal dan haram, bukan semata-mata keuntungan materi.
Lebih dari 9.000 pekerja terdampak persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan seharusnya menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Persoalan ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut kehidupan ribuan keluarga yang membutuhkan kepastian penghidupan.
Solusi persoalan PHK tidak cukup dengan memberikan pelatihan kerja, membuka peluang kerja ke luar negeri, atau memberikan bantuan sementara. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan ekonomi dan tanggung jawab negara terhadap rakyat.
Islam memiliki sistem ekonomi yang mengatur kepemilikan, pengelolaan kekayaan, distribusi harta, serta tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, sudah saatnya umat memahami bahwa kesejahteraan tidak cukup dibangun dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi semata. Kesejahteraan harus diwujudkan melalui sistem yang menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan.Bukan rakyat yang harus terus berjuang menghadapi kerasnya sistem ekonomi, tetapi negara harus hadir mengurus dan menjamin kesejahteraan rakyat. Inilah pentingnya penerapan Islam secara kaffah dalam kehidupan.