Mau diakui atau tidak, semakin modern perkembangan zaman, semakin banyak pula konflik terjadi, entah itu konflik lokal hingga konflik tingkat global. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa membantu kita dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Mirisnya lagi,konflik-konflik baru yang terus bertambah.
Tentu ada banyak faktor kemunculan suatu konflik, seperti faktor ekonomi hingga perbedaan faktor perbedaan ideologi antar bangsa. Atau mungkin, konflik-konflik yang terus bermunculan ini karena ulah kita sendiri? karena saat kita memilih calon pemimpin, kita lupa mempertimbangkan syarat kecerdasan spasial.
Pengertian Kecerdasan Spasial
Spatial intelligence atau kecerdasan spasial adalah kemampuan seseorang memahami dan membayangkan bentuk ruang di dalam pikiran. Dengan kecerdasan ini, kita bisa melihat suatu objek dari berbagai sudut hingga membayangkan perubahan posisi obyek hanya dalam pikiran sendiri tanpa perlu melihat objek tersebut secara langsung.
Kecerdasan spasial sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kecerdasan ini membuat kita bisa menggambar, membaca peta, hingga membuat rancangan bangunan.
Penggunaan kecerdasan spasial bisa dilihat langsung pada orang-orang yang bekerja sebagai arsitek, designer, hingga pelatih cabang-cabang olahraga. Namun dalam kondisi dunia yang penuh konflik sekarang, kecerdasan spasial sangat dibutuhkan para pemimpin, terutama dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat.
Pemimpin dan Kecerdasan Spasial
Dengan kompetensi kecerdasan spasial, para pemimpin bisa memvisualisasikan dampak dari kebijakan yang ia buat dari berbagai dimensi, termasuk dimensi sosial, geografis, budaya, hingga sampai ke dimensi lingkungan. Kecerdasan sosial, terutama bagi pemimpin di Indonesia, merupakan kecerdasan wajib untuk dimiliki. Alasannya, pembangunan dan pengelolaan wilayah di Indonesia yang luas ini harus mementingkan aspek-aspek yang berhubungan dengan spasial seperti aspek lokasi, batas wilayah, hingga pemanfaatan lahan. Tanpa kecerdasan spasial, maka perencanaan kebijakan tidak terintegrasi dengan wilayah-wilayah yang ada sehingga kebijakan bisa tidak adil dan merata (Ardiansyah, 2021).
Risiko yang paling buruk adalah, absennya kecerdasan spasial bisa mendorong pemimpin untuk membuat kebijakan sebatas untuk menggugurkan kewajiban administrasi sang pemimpin.Atau bahkan, kebijakan hanya dibuat untuk memenuhi janji politik sang pemimpin saat ia berkampanye.
Padahal, dengan adanya keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat,kebijakan yang dibuat para pemimpin harus mengacu ke berbagai sudut pandang agar kebijakan tersebut berlandaskan asas keadilan.
Kebijakan yang tidak merata bisa dengan licik dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, ada pihak yang jauh unggul dibandingkan pihak lain.Jika terus dibiarkan, maka akan muncul ketimpangan di masyarakat.
Ketika masyarakat sudah mulai sadar dan merasakan adanya ketimpangan, maka muncul resistensi atau gejolak dari masyarakat yang meminta para pemimpinnya untuk merombak ulang kebijakan yang ada dengan mengutamakan asas keadilan. Apabila gejolak ini dihiraukan begitu saja, maka gejolak ini berpotensi menjadi konflik yang lebih besar.
Mencari calon pemimpin dengan kecerdasan spasial
Penjelasan di atas memperlihatkan kecerdasan spasial bukan sekadar soft-skill penghias Curriculum Vitae dari calon pemimpin. Kecerdasan ini merupakan salah satukompetensi wajib dimiliki para calon pemimpin untuk menghindari, mengelola, hingga menyelesaikan konflik-konflik yang terus muncul sampai sekarang. Lalu, bagaimana cara kita melihat, apakah seorang calon pemimpin mempunyai kecerdasan spasial?
Salah satu cara paling efektif adalah, melihat rekam jejak para calon pemimpin di masa lalu.Rekam jejak masa lalu adalah data akurat yang tidak bisa dibantah. Apa yang telah dilakukan di masa lalu sudah tercatat dalam sejarah dan tidak bisa diubah-ubah. Bahkan, dalam mencari calon pemimpin terbaik, rekam jejak masa lalu seseorang bisa menjadi cerminan hingga prediksi apa yang akan ia lakukan di masa depan (Albarracin & Wyer Jr., 2000).
Ada dua jenis rekam jejak yang bisa dilihat.
Pertama, apakah calon pemimpin pernah menyelesaikan suatu konflik yang berhubungan dengan orang banyak? Jika rekam jejaknya memperlihatkan iapernah berhasil memimpin penyelesaian suatu konflik, maka bisa dikatakan, ia memiliki kompetensi kecerdasan spasial yang mumpuni, sehingga rakyat tidak perlu ragu lagi saat sang calon pemimpin menawarkan dirinya untuk menjadi pemimpin.
Kedua, apakah calon pemimpin pernah membuat kebijakan yang memicu munculnya konflik. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka bisa dikatakan sang calon pemimpin memiliki kecerdasan spasial yang rendah dan rakyat harus ragu dan berpikir-pikir ulang untuk memberikan dukungannya kepada sang calon pemimpin.
Dua jenis rekam jejak ini bisa dilihat secara terang-terangan dari pengalaman calon pemimpin berhadapan dengan bencana alam.
Beberapa bencana alam bisa dideteksi sebelum terjadi, seperti banjir dan longsor. Dengan kecerdasan spasial, seorang pemimpin bisa mendeteksi dan mengeliminasi faktor-faktor pendorong bencana alam. Seperti contohnya membuat kerangka hukum yang menjerat orang-orang yang melakukan penebangan liar di hutan-hutan yang dekat dengan pemukiman warga, supaya alam yang ada di lingkungan hutan tersebut tetap terjaga demi mencegah banjir bandang dan longsor.
Singkatnya, syarat kecerdasan spasial harus menjadi salah satu syarat wajib yang harus kita pertimbangkan dalam memilih calon pemimpin. Jika kita terus mencari pemimpin hanya berdasarkan tingkat popularitasnya di media sosial, maka saat pemimpin itu terpilih, ia malah berpotensi memicu konflik dari kebijakan-kebijakan yang ia buat sendiri.