Oleh Nova A (Aktivis Muslimah)
Penurunan jumlah populasi kelas menengah di Indonesia dari 60,8 juta jiwa (23 persen) pada 2018 menjadi 46,7 juta jiwa (16,6 persen) pada 2025 memperlihatkan kerapuhan struktur ekonomi nasional yang sangat mengkhawatirkan. Pergeseran skala besar ini secara otomatis memperbesar proporsi penduduk dalam kategori rentan miskin hingga mencapai 74,5 persen. Pertumbuhan piramida ekonomi yang makin timpang di tingkat bawah menjadi pertanda nyata bahwa daya tahan finansial masyarakat kian tergerus akibat krisis yang tak kunjung usai. Tekanan ekonomi yang masif ini pada akhirnya melahirkan fenomena downgrade gaya hidup secara meluas di tengah masyarakat. Jika pada periode sebelumnya tekanan finansial direspons dengan fenomena “makan tabungan” (mantab), kini kondisi kian memburuk hingga memaksa masyarakat berada dalam fase “makan dari utang” (maut) sekadar demi menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan harian yang paling mendasar.
Kondisi yang meresahkan ini pada hakikatnya tidak lepas dari tatanan sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang sarat akan kontra-indikasi. Di satu sisi, ideologi ini terus-menerus mempropagandakan budaya konsumerisme melalui media dan periklanan, mendorong masyarakat untuk mengejar gaya hidup mewah serta menempatkan gengsi di atas fungsi nyata suatu barang. Namun di sisi lain, kapitalisme secara sistemik justru melahirkan kemiskinan struktural. Berbagai kebijakan efisiensi yang memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kenaikan harga-harga kebutuhan pokok akibat privatisasi, hingga beban perpajakan yang kian mencekik kelas menengah, makin menjepit posisi ekonomi rakyat. Dalam tatanan sekuler ini, negara kerap memosisikan diri sekadar sebagai regulator yang berlepas tangan dari tanggung jawab utamanya, lalu membiarkan rakyat bertarung sendirian menghadapi ketidakpastian pasar dan ancaman kemiskinan yang kian meluas.
Fenomena downgrade gaya hidup yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup, kesehatan, hingga akses pendidikan anak-anak kelas menengah ini menjadi bukti bahwa ketergantungan pada mekanisme pasar bebas adalah sebuah kesalahan fatal. Ketika daya beli terus melorot sementara harga kebutuhan primer meroket, pola hidup hemat berbasis utang hanyalah penahan sementara sebelum terjadinya krisis finansial skala nasional yang lebih besar.
Sebagai solusi yang mendasar dan hakiki, Islam menawarkan tatanan pemikiran serta tata kelola praktis yang berlandaskan pada konsep ri’ayah (pengurusan rakyat secara tuntas). Dari aspek perilaku individu, Islam mendidik masyarakat untuk memiliki paradigma berkonsumsi yang sehat, yaitu dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan pemenuhan kebutuhan pokok (hajat al-ashliyah) ketimbang mengejar keinginan, kemewahan, dan gengsi semata. Namun, perubahan sikap di tingkat individu jelas tidak akan pernah cukup tanpa ditopang oleh kebijakan negara yang bersikap adil dan suportif.
Dalam sistem politik dan ekonomi Islam, negara wajib menjalankan fungsi sebagai ra’in (pengurus dan pelindung rakyat) yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhitungkan untung-rugi secara finansial semata. Bentuk konkret dari pengurusan tersebut diwujudkan melalui kewajiban negara dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi setiap kepala keluarga, serta menghentikan skema fiskal yang membebani rakyat seperti pemungutan pajak yang tidak adil dan komersialisasi fasilitas umum.
Lebih jauh lagi, sistem Islam memberikan jaminan secara langsung dan mutlak terhadap kebutuhan dasar publik, meliputi akses pangan yang terjangkau, layanan kesehatan gratis yang berkualitas, pendidikan tinggi tanpa biaya, hingga jaminan keamanan yang merata. Dengan hadirnya jaminan sistemik dari negara yang membebaskan rakyat dari ketakutan akan pemenuhan hak-hak dasarnya, tekanan finansial massal seperti fenomena downgrade dan jebakan utang tidak akan lagi menjadi momok yang mengancam kesejahteraan masyarakat.