JAKARTA – Turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan, karena kelompok ini memberikan sumbangsih besar bagi gerak perekonomian.
Menyusutnya jumlah kelas menengah dinilai sebagai salah satu tanda daya beli masyarakat sedang menurun. Tanda-tanda daya beli mulai menurun dapat dilihat dari perubahan gaya hidup, pengurangan angka konsumsi, hingga penyesuaian kepemilikan aset.
Secara umum, sejumlah sektor terdampak penurunan daya beli masyarakat antara lain ritel dan pusat perbelanjaan, fesyen, makanan dan minuman, pariwisata dan perhotelan, hingga manufaktur dan jasa. Fenomena daya beli menrun tampak di kalangan kelas menengah.
Dilansir dari laman resmi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengatakan bahwa definisi kelas menengah biasanya ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi serba cukup, seperti cukup untuk menabung hingga cukup untuk merencanakan masa depan.
Wisnu melanjutkan, kelompok kelas menengah Indonesia secara data relatif sedikit serta rata-rata berada di batas bawah (lower middle class). Dengan kata lain, kelas menengah memiliki fondasi yang mudah goyah dengan gejolak, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kenaikan cicilan, yang pada akhirnya membuat mereka turun kelas.
Menurutnya, salah satu akar permasalahan dari kian menyusutnya kelas menengah adalah gaji yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Jika dilihat, lanjutnya, banyak lapangan kerja baru yang bersifat survival-based. Artinya, hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk membuat naik kelas secara ekonomi.
Bersamaan dengan itu, daya beli lambat laun tergerus. Salah satunya terlihat dari upah riil kelas menengah bawah relatif stagnan, sedangkan biaya perumahan, pendidikan, dan transportasi semakin meningkat.
Hal ini mengindikasikan tekanan pendapatan (income squeeze) menggerogoti kemampuan menabung dan merencanakan masa depan yang membuat ruang fiskal masyarakat kelas menengah semakin menipis. Wisnu menambahkan, masalah lainnya adalah peningkatan pekerjaan rentan berbasis rumah tangga, sebab pekerjaan jenis ini tidak dilengkapi dengan jaminan sosial.
Dia berpendapat, Indonesia belum memiliki peredam kejut (shock absorber) yang memadai bagi kelompok kelas menengah. Sebab, kebijakan sosial masih berfokus pada kelompok miskin, yang memang secara mendasar perlu harus dilindungi.
Namun, calon kelas menengah (aspiring middle class) kini menjadi mayoritas populasi yang dipenuhi ketidakjelasan, lantaran tidak cukup miskin untuk menerima bantuan, tetapi belum juga cukup aman untuk mandiri sepenuhnya.
Wisnu membeberkan risiko terbesar dari fenomena ini adalah aspiration without mobility, yakni fenomena ekonomi saat aspirasi dan harapan masyarakat untuk hidup lebih baik sangat tinggi, tetapi jalur struktural untuk naik kelas secara ekonomi tidak tersedia. Dampak jangka panjangnya pun sangat besar, kata Wisnu. bisn/mb06