JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) In­donesia menyoroti tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok masyarakat kelas me­ne­ng­ah, khususnya penduduk dalam desil empat hi­ngga tujuh.

Pasalnya, kelompok tersebut belum memperoleh bantuan so­sial (bansos), sementara pen­da­pat­an mereka terus menurun.

Wakil Ketua Bidang Analisis Ke­bi­jakan Makro-Mikro Eko­no­mi Kadin Indonesia Aviliani me­ng­atakan kelompok tersebut perlu men­dapat perhatian pemerintah ka­rena jumlahnya mencapai 33 per­sen dari penduduk.

Menurutnya, kelompok ini berada dalam posisi rentan karena ti­dak memperoleh bantuan seperti mas­yarakat berpenghasilan re­n­dah, tetapi juga tidak menikmati kon­disi ekonomi sebaik ke­lom­pok berpenghasilan tinggi.

“Yang harus dipikirkan peme­rintah desil yang warna ku-ning (kelas menengah, desil 4-7). Karena warna kuning ini jumlahnya besar, tapi pen­da­pa­tan­nya makin turun. Dia enggak da­pat tunjangan apa-apa,” kata Aviliani.

Ia menjelaskan kelompok mas­yarakat dalam desil delapan hi­ngga 10 atau kelompok eko­no­mi atas merupakan pen­yum­ba­ng belanja terbesar, dengan kon­tribusi sekitar 53 persen.

Kondisi tersebut, menurut Aviliani, membuat pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen masih da­pat terasa stabil dari sisi kon­sum­si, meskipn manfaat per­tum­buh­an belum dirasakan secara me­rata. “Makanya kita enggak te­rasa tumbuh 5 persen, oke-oke aja kok. Tapi jangan lupa yang menikmati adalah yang biru,” ujarnya.

Sementara itu, kelompok mas­yarakat berpenghasilan ren­dah atau desil satu hingga tiga di­nilai masih memperoleh per­lin­dungan melalui program bantuan pe­m­erintah, seperti bantuan lang­­su­ng tunai (BLT) dan BPJS. Seba­liknya, kelompok menengah ya­ng pendapatannya tertekan be­ri­siko tidak mendapatkan du­ku­ng­an yang memadai.

Menurut Aviliani, tekanan eko­nomi terhadap kelompok ter­sebut perlu diantisipasi karena da­pat memicu keresahan sosial ke­tika daya beli masyarakat terus me­lemah. “Ini yang biasanya ber­bahaya. Orang-orang di m­e­ne­ngah yang seperti ini biasanya su­ka demo, yang bikin masalah unrest itu ada di sini,” ujar Aviliani.

Aviliani menilai peerintah perlu menjaga daya beli ma­s­ya­ra­kat di tengah kenaikan biaya hi­dup. Selain mengendalikan inflasi, penciptaan lapangan kerja ju­ga perlu diperhatikan agar per­tumbuhan kesempatan kerja tidak hanya terjadi di sektor informal.

Ia mencontohkan semakin ban­yaknya pengemudi ojek da­ring sebagai salah satu indikasi mas­yarakat mencari sumber pen­da­patan ketika kesulitan mem­pe­ro­leh pekerjaan.

“Memang benar penciptaan la­pangan kerja nambah, tapi bu­kan formal, tapi sektor informal. Makanya tukang ojol makin ban­yak Bapak-Ibu. Kenapa ketika orang enggak bisa kerja, ya jadi tu­kang ojol,” ujarnya. cnn/mb06