MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea menegaskan, PUG bukan semata-mata persoalan perempuan atau program yang berdiri sendiri, melainkan strategi pembangunan untuk memastikan kesetaraan kesempatan, akses, manfaat, dan partisipasi masyarakat.
“Perspektif gender perlu diintegrasikan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah,” ujar Yudi saat membuka Bimbingan Teknis Focal Point PUG di Aula Baiman Bapperida Banjar, Martapura, Rabu.
Menurut Yudi, Focal Point PUG memiliki peran penting sebagai penggerak dan penghubung pelaksanaan pengarusutamaan gender di setiap perangkat daerah, termasuk memastikan perspektif gender masuk dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran.
Ia berharap, Focal Point mampu menjadi motor penguatan PUG melalui peningkatan pemahaman tentang analisis gender, penggunaan data terpilah, serta perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Yudi juga menyoroti pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk mengidentifikasi kesenjangan gender sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Perencanaan pembangunan harus didasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang nyata, sehingga intervensi pemerintah daerah kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar Widya Wiri Utami mengatakan, bimtek bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas Focal Point dalam mengintegrasikan perspektif gender ke seluruh tahapan pembangunan.
“Kegiatan juga memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkesetaraan,” ucapnya.
Bimtek diikuti 50 peserta, termasuk kepala subbagian perencanaan perangkat daerah, dihadiri perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan narasumber dari Inspektorat dan Bappeda Provinsi Kalsel. ant