BANJARMASIN- Dalam rangka memastikan penyusunan program dan kegiatan yang disusun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 mendatang benar-benar menyentuh kepentingan pengembangan desa dan masyarakatnya.
Komisi I DPRD Prov Kalsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas PMD Provinsi Kalsel, Rabu, (14/10) siang di ruang rapat Komisi I Lt 4 Gedung A DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat 18, Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim usai RDP mengatakan, dari paparan Kepala Dinas PMD Kalsel diketahui di tahun 2027 ada penurunan anggaran PMD sebesar 61,81 persen dari tahun sebelumnya. Namun diharapkan tidak mengurangi semangat kerja dalam upaya mendorong pengembangan desa dan masyarakatnya.
“Kita tentu ingin sebenarnya maksimal daripada PMD ini mengembangkan desa itu sebaik mungkin dan juga masyarakat desanya itu bisa berkontribusi secara optimal sehingga apa yang menjadi tupoksi daripada PMD itu benar-benar terlihat kayak gitu kan daripada program kerja yang tadi sudah disampaikan”, terang Habib Hamid.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengharapkan, agar PMD lebih rinci dalam mengidentifikasi permasalahan yang belum terselesaikan di tahun 2026 dan membuat skala prioritas program kerja ke depan dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.
“Kita tentu tadi mengusulkan agar ada matrik permasalahan, kemudian apa yang mau dikerjakan, prioritas apa yang mau dikerjakan. Dari anggaran yang ada sekitar 84,8 miliar. Dari anggaran yang ada itu, misalnya memang kurang dari 84 itu, maka kita minta tambahkan saja”, ucapnya.
Selain itu, Habib Hamid juga menyoroti permasalahan batas desa yang belum terselesaikan di beberapa wilayah di Kalsel dan berharap Dinas PMD tetap memberikan prioritas untuk memfasilitasi penyelesaiannya termasuk dengan mengusulkan anggarannya.
“Tadi telah juga disampaikan bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut. Kebetulan ini dapil saya kan, yang belum sepakat mengenai batas desa,” katanya.
Hal itu memang harus difasilitasi, apabila tidak ada dananya maka susah nanti memfasilitasi. Intinya kita mendukung PMD supaya fungsi dari PMD ini betul-betul bisa optimal dari anggaran yang sudah ada itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, AP, MAP, menyampaikan paparan rencana kerja Dinas PMD Tahun Anggaran 2027.
Dengan mengusung tiga prioritas utama yakni meningkatnya perekonomian desa dan tata kelola, meningkatnya layanan dasar, aksesibilitas dan lingkungan desa, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah. Dengan pagu anggaran sekitar Rp84,8 milyar. rds/ani