BANJARMASIN – Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) provinsi setempat membuat skala prioritas serta memfasilitasi penyelesaian batas desa.
“Menghadapi Tahun Anggaran 2027 kami minta Dinas PMD buat skala prioritas program serta memfasilitasi penyelesaian bata desa,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Habib Hamid Bahasyim ketika dikonfirmasi, Kamis sesudah rapat kerja bersama Dinas PMD tersebut.
Habib Hamid atau anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu mengungkapkan, berdasarkan paparan Kepala Dinas PMD pada Tahun 2027 mereka penurunan anggaran.
“Berdasarkan paparan Kepala Dinas PMD tersebut pada tahun 2027 mereka penurunan anggaran 61,81 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kutip Habib Hamid tanpa menyebutkan nominalnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut tersebut berharap, walau penurunan anggaran, tidak mengurangi semangat kerja dalam upaya mendorong pengembangan desa dan masyarakatnya.
“Kita tentu ingin sebenarnya maksimal daripada PMD mengembangkan desa dengan sebaik mungkin dan juga masyarakat desanya bisa berkontribusi secara optimal sehingga apa yang menjadi tupoksi daripada PMD benar-benar terlihat kayak gitu kan daripada program kerja yang tadi sudah disampaikan,” terang Habib Hamid.
Ia berharap, agar PMD lebih rinci dalam mengidentifikasi permasalahan yang belum terselesaikan di Tahun 2026 dan membuat skala prioritas program kerja ke depan (2027) dengan memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia.
“Kita juga mengusulkan agar ada matrik permasalahan, kemudian apa yang mau dikerjakan, prioritas apa yang mau dikerjakan. Dari anggaran yang ada sekitar Rp84,8 miliar. Kami juga akan memintakan tambahan anggaran,” ujar Habib Hamid.
Ia juga menyoroti permasalahan batas desa yang belum terselesaikan di beberapa wilayah di Kalsel.
Habib Hamid berharap Dinas PMD tetap memberikan prioritas untuk memfasilitasi penyelesaiannya termasuk dengan mengusulkan anggarannya.
“Ada beberapa desa di (kabupaten) Tanah Laut. Kebetulan ini dapil saya, yang belum sepakat mengenai batas desa. Hal tersebut memang harus difasilitasi, apabila tidak ada dananya maka susah nanti memfasilitasi. Intinya kita mendukung PMD supaya fungsi dari PMD ini betul-betul bisa optimal dari anggaran yang sudah ada itu”, pungkasnya.
Sementara pada rapat tersebut, Kepala Dinas PMD Iwan Ristianto menyampaikan paparan rencana kerja Dinasnya Tahun Anggaran 2027. Dengan mengusung tiga prioritas utama, yakni meningkatnya perekonomian desa dan tata kelola.
Selain itu, meningkatnya layanan dasar, aksesibilitas dan lingkungan desa, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, dengan pagu keseluruhan sekitar Rp84,8 miliar. ant