BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kalimantan Selatan menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pembahasan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat yang digelar pada Oktober 2026 tersebut, pembahasan difokuskan pada penajaman program kerja serta evaluasi anggaran tahun-tahun sebelumnya yang dinilai masih menyisakan SILPA, terutama pada pos belanja pegawai.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel ,Rais Ruhayat menyampaikan, persoalan SILPA perlu menjadi perhatian serius agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, apabila terdapat anggaran yang berpotensi tidak terserap pada tahun anggaran 2027, perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian agar pengalokasiannya dapat lebih diarahkan pada program-program prioritas Kesbangpol.
“Fokus pembahasan tadi lebih banyak pada belanja pegawai yang selama ini menjadi salah satu penyumbang SILPA. Kami ingin pada 2027 anggaran bisa terserap dengan baik dan tidak kembali menyisakan SILPA dalam jumlah besar,” ujar Rais di Banjarmasin,Rabu (14/10) siang.
Ia menambahkan, Komisi I telah meminta Kesbangpol menyusun matriks program kerja yang selama ini kerap mengalami SILPA.
Matriks tersebut diharapkan memuat rincian program dan pos anggaran yang realisasinya belum optimal sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan program kerja 2027.
Dengan adanya pemetaan tersebut, DPRD dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya penyerapan anggaran sekaligus mendorong perencanaan yang lebih tepat sasaran.
Komisi I berharap evaluasi ini dapat meningkatkan efektivitas belanja daerah, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan program prioritas Kesbangpol pada tahun mendatang.rds