JAKARTA – Harga beras menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan tata kelola cadangan beras pemerintah antara Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI di Jakarta. Evaluasi harga tersebut akan melibatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Komisi IV mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap Harga Acuan Pembelian (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Rencana evaluasi itu berpotensi dibahas lebih lanjut dalam pertemuan yang melibatkan Bapanas dan Kementerian Pertanian
Ini perlu dilakukan rapat evaluasi terkait dengan HAP dan HET ke depan,” kata Rizal di Kantor Bulog.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi IV DPR RI mengenai tata kelola cadangan beras pemerintah. Dalam forum tersebut, Komisi IV juga memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat pelaksanaan program perberasan pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan tambahan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak satu juta ton. Tambahan tersebut disetujui dengan mempertimbangkan potensi dampak El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga Maret 2027. “SPHP yang diusulkan ditabahkan satu juta ini digunakan sampai nanti bulan Maret 2027,” ujar Rizal.
Ia menjelaskan, penyaluran tambahan SPHP akan diarahkan berdasarkan potensi kerawanan yang muncul akibat El Nino. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu gagal panen sehingga diperlukan intervensi untuk menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Rizal menambahkan, kualitas beras SPHP juga menjadi perhatian Komisi IV. Beras yang disalurkan kepada masyarakat diminta tetap dalam kondisi baik, bersih, higienis, dan memiliki kualitas yang dapat diterima konsumen. “Jangan sampai nanti beras-berasnya tidak berkualitas sehingga nanti masyarakat kecewa,” kata purnawirawan jenderal bintang tiga ini.
Selain SPHP, pemerintah menyepakati hilirisasi 380 ribu ton beras turun mutu menjadi tepung beras. Beras tersebut merupakan beras dengan usia simpan di atas 10 bulan yang dinilai memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai bahan baku tepung.
Bulog akan menyiapkan bahan baku tersebut untuk kemudian dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kepada pelaku usaha maupun UMKM yang memiliki fasilitas pengolahan tepung beras. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi kerugian negara akibat beras yang semakin turun mutunya sekaligus mengurangi kebutuhan impor beras pecah.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan SPHP beras 2026 melampaui capaian 2025 setelah pemerintah memutuskan menambah alokasi satu juta ton hingga akhir tahun.
“Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras terus dipertajam pemerintah,” kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkonfirmasi di Jakarta.
Bapanas menyatakan program SPHP beras tahun 2026 yang digulirkan mulai Maret dengan target alokasi 828 ribu ton, saat ini telah mendekati 100 persen. “Namun tidak boleh ada kekosongan salur beras dengan harga terjangkau untuk masyarakat sampai akhir 2026,” ujar Amran. bisn/mb06