Oleh: Adzkia Tharra (Aktivis Muslimah)
Bagi sebagian masyarakat, kenaikan harga pangan mungkin hanya terlihat sebagai perubahan angka di pasar. Namun, bagi keluarga yang harus mengatur pengeluaran secara cermat, kenaikan tersebut dapat memberikan dampak yang besar. Ketika harga beras naik, telur semakin mahal, atau harga ayam mengalami lonjakan, banyak keluarga harus kembali menyusun prioritas kebutuhan sehari-hari.
Pangan bukanlah kebutuhan yang dapat ditunda. Setiap manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ketika harga pangan meningkat, dampaknya tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara langsung.
Menariknya, persoalan tersebut muncul ketika pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Peningkatan produksi tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan itu tetap menyisakan sebuah pertanyaan penting: jika pangan telah tersedia dalam jumlah yang cukup, mengapa masih ada masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau?
Sebab, persoalan pangan tidak hanya berbicara tentang seberapa besar jumlah produksi yang dihasilkan. Bagi masyarakat, keberhasilan sektor pangan juga diukur dari apakah kebutuhan tersebut mudah ditemukan dan dapat dibeli sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga, seperti beras, telur, ayam, cabai, dan minyak goreng. Kenaikan tersebut juga tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah. Beberapa daerah mengalami peningkatan harga yang cukup tinggi, sementara wilayah lain menghadapi kondisi yang berbeda (CNN Indonesia, 27/08/2026).
Perbedaan harga antar wilayah menunjukkan bahwa persoalan pangan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar persoalan produksi. Ada aspek distribusi yang sangat menentukan bagaimana pangan dapat bergerak dari tingkat produsen hingga sampai ke tangan masyarakat.
Sebab, ketersediaan pangan yang melimpah tidak akan memberikan dampak maksimal apabila masyarakat tetap kesulitan memperolehnya. Rakyat tidak hanya membutuhkan angka produksi yang tinggi, tetapi membutuhkan pangan yang benar-benar tersedia di pasar dengan harga yang wajar dan dapat dijangkau.
Selama ini, keberhasilan pangan sering kali lebih banyak diukur dari sisi produksi. Ketika stok dianggap aman dan hasil panen meningkat, persoalan pangan seolah dianggap telah selesai. Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan harus berjalan beriringan dengan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya.
Karena itu, persoalan pangan perlu dipandang secara lebih menyeluruh. Swasembada pangan memang merupakan hal yang penting, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Produksi yang tinggi tidak akan memiliki arti besar apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketika pangan dikelola dengan pendekatan pasar yang terlalu dominan. Dalam sistem kapitalisme, pangan sering kali diposisikan sebagai komoditas ekonomi yang bergerak mengikuti mekanisme keuntungan dan kepentingan pasar.
Dalam kondisi tersebut, pihak yang memiliki modal besar dapat memiliki pengaruh lebih kuat terhadap rantai produksi dan distribusi. Ketika penguasaan pasar terkonsentrasi pada kelompok tertentu, peluang munculnya praktik monopoli maupun oligopoli menjadi semakin besar.
Dampaknya, masyarakat sebagai konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah. Mereka tetap membutuhkan pangan sebagai kebutuhan pokok, tetapi tidak memiliki kendali besar terhadap perubahan harga yang terjadi.
Karena itu, persoalan pangan tidak tepat jika hanya dilihat sebagai masalah bagaimana masyarakat mengatur pengeluaran atau mengurangi konsumsi. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana negara membangun sistem yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.
Ketika harga pangan meningkat, masyarakat sering kali diarahkan untuk lebih berhemat dan menyesuaikan pola konsumsi. Sikap tersebut memang penting secara individu. Namun, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok tidak sepenuhnya menjadi beban masyarakat.
Dalam sistem kapitalisme, negara umumnya berperan sebagai pengatur mekanisme pasar, sementara pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak bergantung pada aktivitas ekonomi. Akibatnya, solusi terhadap persoalan pangan sering kali berhenti pada kebijakan jangka pendek, bukan membangun sistem yang mampu memberikan jaminan pangan secara berkelanjutan.
Berbeda dengan pandangan Islam yang menempatkan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Seorang pemimpin dipandang memiliki amanah untuk mengurus dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang berada dalam tanggung jawabnya.
Dalam perspektif Islam, negara tidak hanya berkewajiban memastikan pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga memastikan masyarakat mampu mengaksesnya. Keberhasilan pangan bukan hanya tentang tingginya produksi, melainkan tentang sejauh mana kebutuhan rakyat benar-benar terpenuhi.
Karena itu, negara perlu membangun sistem pangan yang kuat dari hulu hingga hilir. Petani harus mendapatkan dukungan yang memadai, keberlanjutan produksi harus dijaga, dan distribusi pangan perlu dikelola agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu.
Islam juga melarang berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat, termasuk praktik yang membuat kebutuhan pokok menjadi sulit diperoleh. Aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan, tetapi harus berada dalam batas keadilan dan tidak merugikan kepentingan umum.
Kemandirian pangan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan negara. Kebutuhan dasar rakyat tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar yang dapat membuat masyarakat rentan ketika terjadi perubahan ekonomi.
Pada akhirnya, persoalan pangan tidak cukup dijawab hanya dengan melihat jumlah produksi yang berhasil dicapai. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah hasil produksi tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.
Swasembada pangan seharusnya tidak hanya menjadi pencapaian dalam laporan atau angka statistik, tetapi menjadi kondisi nyata ketika masyarakat tidak lagi merasa khawatir dalam memenuhi kebutuhan makan keluarganya.
Sebab, keberhasilan sebuah negara bukan hanya diukur dari seberapa besar hasil yang mampu diproduksi, tetapi juga dari kemampuannya memastikan bahwa hasil tersebut membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Wallahu a’lam bi shawab